PMII Tolitoli Soroti Kelangkaan Solar Bersubsidi, Desak Pemerintah Benahi Distribusi BBM

POTRETCELEBES, Tolitoli — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tolitoli menyoroti persoalan antrian panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Tolitoli yang semakin sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Antrian panjang tersebut disebabkan oleh kelangkaan solar bersubsidi yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya sopir angkutan, nelayan, dan petani.

Ketua PMII Cabang Tolitoli, ferdiansyah mengatakan bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola distribusi energi di tingkat daerah. Ia menilai, pemerintah dan pihak terkait perlu bertanggung jawab penuh untuk memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Setiap hari kita lihat deretan mobil truk, mobil pribadi, bahkan kendaraan umum menumpuk di bahu jalan hanya untuk mendapatkan solar. Ini bukan hanya soal kelangkaan, tapi cermin dari buruknya sistem pengawasan dan pendistribusian solar bersubsidi,” ujar ketua cabang, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, kelangkaan solar bersubsidi bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan keadilan distribusi. Banyak kendaraan industri besar diduga ikut menikmati solar bersubsidi, sementara nelayan dan sopir rakyat kecil justru kesulitan mendapat jatah.

“Negeri ini penghasil energi, tapi rakyatnya harus mengantri berjam-jam untuk solar. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan hanya imbauan,” tegasnya.

PMII Tolitoli juga mendesak Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah untuk:

Mengevaluasi ulang kuota solar bersubsidi di Kabupaten Tolitoli agar sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Memperketat pengawasan terhadap SPBU dan kendaraan pengguna solar bersubsidi.

Menindak tegas oknum atau pihak-pihak yang menyalahgunakan distribusi solar.

Selain itu, PMII meminta pemerintah daerah membentuk tim pengawas bersama yang melibatkan unsur mahasiswa dan masyarakat untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih transparan.

“Kami akan terus mengawal isu ini karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Jangan sampai rakyat yang bekerja keras justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tutup ketua cabang