Banggai Mulai Susun Kajian Pemekaran Wilayah, Bupati Optimistis Sulawesi Timur Terwujud

POTRETCELEBES, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) mulai menyusun kajian akademik sebagai langkah strategis dalam penataan wilayah dan mendukung rencana pemekaran daerah. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Seminar Awal Kajian Desain Besar Pemekaran Wilayah yang menggandeng Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (3/8/2026), di Ruang Rapat BRIDA Kabupaten Banggai.

Seminar tersebut menjadi tahapan awal dalam penyusunan dokumen strategis penataan wilayah Kabupaten Banggai yang diharapkan menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan ini merupakan implementasi pembangunan berbasis riset, di mana setiap kebijakan strategis pemerintah tidak hanya berangkat dari aspirasi masyarakat, tetapi juga didukung kajian akademik yang objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam pelaksanaannya, BRIDA Kabupaten Banggai bekerja sama dengan IPDN yang dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, otonomi daerah, serta penataan wilayah.

Ketua Tim Kajian Desain Besar Pemekaran Wilayah Kabupaten Banggai, Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si., CIGS., CILC., mengatakan secara akademis pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dinilai telah layak. Namun, menurutnya, realisasi pemekaran masih terkendala pada aspek politik dan regulasi.

“Saya sudah lama menggagas dan mendesain dalam kajian akademik melalui laporan policy brief. Di dalamnya ada rencana pembentukan Kabupaten Tompotika, Kabupaten Saluan, Kabupaten Batui, dan Kabupaten Toili. Kita akan membuat rencana besar karena di Jakarta saya juga ikut dalam tim kajian tersebut, walaupun sampai hari ini payung hukumnya belum terbit,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan kajian ini tidak semata-mata untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah, tetapi juga sebagai dasar ilmiah dan teknokratik bagi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mengambil kebijakan.

Sementara itu, Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., AIFO., menekankan bahwa pembangunan daerah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Saya sering mengatakan bahwa Banggai dari segi luas wilayah lebih besar dari Provinsi Banten, lebih besar dari Gorontalo, dan masih lebih besar dari banyak wilayah yang sudah menjadi provinsi di Indonesia,” kata Amirudin.

Menurutnya, penyusunan kajian desain besar pemekaran wilayah diharapkan menjadi langkah awal untuk melengkapi berbagai persyaratan menuju terwujudnya Provinsi Sulawesi Timur.

Selain itu, kajian tersebut juga akan memberikan gambaran jangka panjang mengenai arah penataan wilayah Kabupaten Banggai sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan.

Bupati Amirudin menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Banggai melalui BRIDA dengan IPDN. Ia berharap hasil kajian yang disusun dapat bersifat objektif, independen, serta menjadi referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penataan wilayah di masa mendatang.