FH Untad Jadi Mitra Strategis Badan Keahlian DPR RI, Reforma Agraria Masuk Agenda Pembahasan

POTRETCELEBES, Palu – Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad) menggelar kuliah umum bersama Kepala Badan Keahlian DPR RI dengan mengangkat tema “Memastikan Aspirasi Sampai ke Legislasi: Fungsi Legislasi DPR RI dan Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kedokteran Universitas Tadulako, Jumat (4/9/2026), dan dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Tadulako dengan Badan Keahlian DPR RI serta kerja sama antara Fakultas Hukum Untad dan Badan Keahlian DPR RI.

Kegiatan ini turut dihadiri Rektor Universitas Tadulako Prof. Amar, Dekan FH Untad Dr. Awaluddin, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono, jajaran akademisi, serta mahasiswa Fakultas Hukum.

Dekan FH Untad, Dr. Awaluddin, mengatakan kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi Fakultas Hukum Untad untuk memperluas ruang kolaborasi dengan DPR RI, khususnya dalam pengembangan kajian hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebut, Fakultas Hukum Untad saat ini juga telah memiliki Program Studi Doktor (S3) Hukum yang menjadi salah satu program unggulan dan telah lama dinantikan.

“Fakultas Hukum juga sudah ada Prodi S3 Hukum. Prodi ini menjadi pionir dan kebanggaan. Ini salah satu prodi yang sudah lama kita nantikan,” ujar Awaluddin.

Menurutnya, pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran Badan Keahlian DPR RI dalam kegiatan akademik tersebut. Setelah kuliah umum, kegiatan juga akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penyusunan Undang-Undang terkait reforma agraria.

“Ini menjadi suatu kepercayaan bahwa FH Untad menjadi tempat diskusi mengenai Undang-Undang reforma agraria,” katanya.

Awaluddin menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis Universitas Tadulako yang ke-45.

Ia berharap kerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI dapat terus dikembangkan, terutama sebagai ruang strategis bagi akademisi FH Untad untuk mendiskusikan berbagai rancangan undang-undang yang tengah menjadi pembahasan di DPR RI.

“Kami berharap FH Untad bisa menjadi mitra strategis DPR untuk mendiskusikan dan membahas rancangan undang-undang yang sedang ramai dibahas di DPR RI,” ujarnya.

Selain itu, Awaluddin mendorong mahasiswa dan alumni FH Untad untuk memanfaatkan peluang yang diberikan melalui kerja sama tersebut. Salah satunya kesempatan bagi fresh graduate untuk mengikuti program magang di Badan Keahlian DPR RI.

“Khusus bagi alumni FH yang fresh graduate, Badan Keahlian DPR itu akan memberikan kesempatan magang. Tentu ini menjadi peluang bagi anak-anak saya untuk bisa berkiprah di lembaga negara. Ini kesempatan, jangan disia-siakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Bayu Dwi Anggono, mengatakan pihaknya mendorong mahasiswa dan lulusan Universitas Tadulako untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikuti program magang di Badan Keahlian DPR RI.

“Agar fresh graduate dari Tadulako bisa menyiapkan diri untuk mengikuti magang di Badan Keahlian DPR RI,” kata Bayu.

Ia juga menyampaikan bahwa Badan Keahlian DPR RI akan membuka ruang konsultasi publik dalam pembahasan berbagai rancangan regulasi, termasuk mengenai reforma agraria.

Menurutnya, isu reforma agraria memiliki keterkaitan erat dengan dunia akademik karena banyak penelitian di perguruan tinggi yang membahas persoalan tersebut.

“Kita juga akan melaksanakan konsultasi publik. Saya yakin tentang reforma agraria itu juga banyak menjadi riset di Universitas Tadulako,” ujarnya.

Bayu menyampaikan, pembahasan regulasi mengenai reforma agraria diharapkan dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan aspirasi publik dapat terserap dalam proses legislasi.

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai bagian dari pengguna layanan pendidikan tinggi juga memiliki ruang untuk terlibat dalam berbagai program yang disiapkan Badan Keahlian DPR RI.

“Kami punya program bagi mahasiswa. Kami terbuka juga bagi dosen dan praktisi. Ini akan semakin memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan Badan Keahlian DPR RI,” katanya.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar, mengapresiasi pelaksanaan kuliah umum dan penandatanganan MoU tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu memberikan khazanah baru bagi sivitas akademika Untad, khususnya dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai proses legislasi.

“Kegiatan ini sangat memberikan satu khazanah baru bagi kita untuk mendapatkan pencerahan atau pengayaan ilmu pengetahuan. Informasi ini sangat penting bagi kita, khususnya bagi para praktisi hukum,” kata Amar.

Ia menegaskan, penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk membangun kerja sama yang lebih konkret antara Universitas Tadulako dan Badan Keahlian DPR RI.

“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni. Ini menjadi komitmen kita bersama,” tegasnya.

Prof. Amar juga mengapresiasi terselenggaranya kuliah umum dan FGD yang dinilainya menjadi ruang penting untuk mempertemukan dunia akademik dengan lembaga negara.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah dan lembaga negara melalui kajian serta penelitian yang objektif.

“Perguruan tinggi harus hadir sebagai mitra kritis. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.