Daerah

Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Perkuat Koordinasi Jaga Harga dan Pasokan Pangan

×

Kendalikan Inflasi, Pemkot Palu Perkuat Koordinasi Jaga Harga dan Pasokan Pangan

Sebarkan artikel ini
Foto: Dok Kominfo Palu

POTRETCELEBES, Palu – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (7/9/2026).

Rakor tersebut diikuti dari ruang kerja Wakil Wali Kota Palu dan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palu, Pengadilan Negeri Palu, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat langkah bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya dalam menghadapi berbagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan inflasi.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menekankan bahwa pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Tito, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah agar setiap kebijakan berjalan tepat sasaran, konsisten, dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito.

Tito juga menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam menyediakan data berbasis bukti sekaligus mengukur dampak kebijakan pemerintah.

Sementara Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam menjaga arah dan prioritas pembangunan nasional, sedangkan Kemendagri memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal hingga ke tingkat daerah.

Dalam rakor tersebut, Mendagri turut menguraikan berbagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya inflasi, mulai dari peningkatan jumlah uang beredar, penurunan suku bunga, keterbatasan pasokan barang, gangguan distribusi komoditas, hingga tingginya harga pupuk bersubsidi yang dapat meningkatkan biaya produksi pertanian.

Inflasi sendiri, jelas Tito, secara umum terdiri atas tiga kelompok, yakni volatile foods, administered prices, dan core inflation.

Volatile foods berkaitan dengan pergerakan harga pangan yang dipengaruhi kondisi produksi, pasokan, musim, serta distribusi.

Sementara administered prices mencakup harga barang dan jasa yang dipengaruhi atau ditetapkan pemerintah.

Adapun core inflation menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang berkaitan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, antara lain mempercepat penyerapan APBD secara tepat sasaran, meningkatkan efektivitas birokrasi, menjaga stabilitas keamanan, memperkuat konektivitas dasar, mengoptimalkan sektor unggulan daerah, serta melakukan pemantauan harga komoditas secara rutin.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu akan terus memperkuat koordinasi melalui TPID bersama perangkat daerah teknis dan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga komoditas di daerah.

Pemkot Palu juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan.

Dengan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Kota Palu berharap pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rilis. Imron
Foto. Jufri
Protokol. Ririn. Icha dan Kabag Miranti Wulandari – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.

Bid. PIKP – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *