Demo PMII Untad-Unisa, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG Usai Kasus Keracunan

POTRETCELEBES, Palu – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Tadulako (Untad) dan Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Selasa (23/9/2025).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera menekan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan keracunan massal.

Koordinator aksi, Ahmad Alhabsyi, mengatakan bahwa desakan tersebut muncul menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami peserta didik setelah mengkonsumsi sajian MBG. Menurutnya, kasus keracunan ini banyak terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu.

“Kami mendesak Pemprov Sulteng untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. BGN harus segera bertanggung jawab atas kasus keracunan yang dialami adik-adik kita beberapa waktu lalu,” tegas Ahmad di hadapan puluhan mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut.

Selain menuntut evaluasi, para mahasiswa juga meminta agar pengelolaan program MBG lebih transparan dengan melibatkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Massa aksi diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulawesi Tengah, Fahrudin D. Yambas, yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulteng dalam audiensi tersebut. Audiensi itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, serta perwakilan Dinas Kesehatan.

Dalam pertemuan itu, Fahrudin menyampaikan apresiasi atas langkah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka secara langsung melalui aksi damai dan audiensi.

“Kami sangat prihatin atas kasus keracunan massal yang terjadi di Banggai Kepulauan. Dari 314 orang yang terdampak, saat ini tersisa tiga orang yang masih dirawat intensif di ICU RS Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan,” ujar Fahrudin.

Fahrudin mengatakan pemerintah sudah melakukan langkah cepat dengan mendatangkan dokter spesialis dari RSUP Dr. Wahidin Makassar untuk mempercepat penanganan korban. Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan juga telah dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan laboratorium kesehatan masyarakat di Palu untuk diuji.

Sebagai respons terhadap tuntutan mahasiswa, Fahrudin menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Sulteng akan dihentikan sementara waktu sambil menunggu hasil evaluasi.

“Program MBG ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional, dan struktur di tingkat daerah belum terbentuk, sehingga kami tidak mengetahui secara detail vendor atau yayasan yang terlibat. Namun, karena masyarakat kita yang terdampak, kami tetap bertanggung jawab untuk menyelamatkan warga,” tambahnya.

Fahrudin berharap, ke depan, program MBG dapat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar pengawasan dapat dilakukan secara langsung di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen, pertemuan antara mahasiswa dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan berita acara bersama. Dalam dokumen tersebut, Pemprov Sulteng sepakat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat agar program MBG segera dievaluasi dan diperbaiki demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.