Dana BOS Mengalir Deras, IPMA Poso-Makassar Tuntut Transparansi

POTRETCELEBES, Poso — Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso menjadi sorotan publik. Berdasarkan data per 12 September 2025, total anggaran yang telah disalurkan ke empat kabupaten mencapai Rp113,84 miliar.

Kabupaten Poso menjadi salah satu penerima terbesar, dengan dana sebesar Rp31,76 miliar yang dikucurkan untuk mendukung operasional 1.076 sekolah dan 69.187 siswa. Namun, alih-alih menuai apresiasi, besarnya anggaran ini justru memunculkan kekhawatiran serius akan potensi penyalahgunaan dan kebocoran dana.

Kritik tajam datang dari Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Poso-Makassar (IPMA Poso-Makassar), Muhammad Taufiq Hidayah yang akrab disapa Aat.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (7/10/2025), Aat menuntut adanya transparansi penuh dari seluruh pihak pengelola anggaran, mulai dari pemerintah daerah hingga dinas pendidikan.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah, terkhusus Bupati, untuk menindak tegas instansi terkait yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran,” tegas Aat.

Menurutnya, dugaan penyimpangan dana BOS bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan di Poso. Ia menilai setiap rupiah yang diselewengkan adalah hak siswa dan investasi jangka panjang yang dirampas.

Aat menegaskan bahwa IPMA Poso-Makassar akan terus mengawal isu ini dan menjadikannya prioritas gerakan mereka. Ia menilai, lemahnya pengawasan dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di sektor pendidikan merupakan akar dari ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

“Anggaran Dana BOS seharusnya menjadi instrumen vital untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan. Tapi jika praktik koruptif terus dibiarkan, ini hanya akan menjadi bom waktu bagi masa depan daerah,” tambahnya.