Kritik Pemuda Desa Ongka: Dana Desa Tidak Transparan, Pembangunan Stagnan

POTRETCELEBES, Parimo – Seorang pemuda yang juga aktif dalam organisasi pemuda Desa Ongka, Bilal, menyuarakan keresahan masyarakat setempat mengenai masalah pembangunan desa, transparansi anggaran, dan pengelolaan dana desa yang dinilai kurang jelas dan terbuka.

Ia menegaskan bahwa pemuda desa sangat prihatin dengan perkembangan desa yang masih jauh dari harapan, padahal Desa Ongka merupakan ibu kota Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

“Banyak hal yang perlu dievaluasi di Desa Ongka, terutama soal pengelolaan anggaran dana desa yang tidak transparan. Kami, pemuda desa, merasa terpinggirkan dan tidak tahu-menahu mengenai anggaran dan pos-pos yang ada,” ujar Bilal kepada potretcelebes.com, Jumat (27/12/2024).

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya ada keterbukaan dan kejelasan yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama tentang penggunaan anggaran desa.

Menurut Bilal, di era sekarang ini, dengan adanya dana desa yang cukup besar, seharusnya pembangunan desa menjadi prioritas utama. Namun, Desa Ongka, yang merupakan ibu kota kecamatan, malah tampak stagnan dan tidak berkembang.

“Saya prihatin dengan desa saya sendiri desa Ongka, padahal kita Ibu Kota Kecamatan, namun perubahan masi jauh dari kata Signifikan salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bilal menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa yang kerap kali membuat masyarakat tidak tahu alur penggunaan anggaran tersebut.

“Seharusnya, setiap pengeluaran dana harus dicatat dengan rinci dan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawasi. Tanpa adanya transparansi, potensi penyalahgunaan anggaran semakin besar, yang merugikan masyarakat desa,” ujarnya.

Selain itu, kejelasan mengenai pos anggaran desa juga menjadi perhatian. Bilal mengungkapkan, setiap pos anggaran harus dijelaskan secara rinci dan terperinci, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.

“Laporan penggunaan dana desa harus disampaikan secara berkala kepada masyarakat, agar mereka bisa mengevaluasi apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Bilal juga menilai kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengalokasian anggaran desa. Ia menyarankan agar pemerintah desa mengadakan forum musyawarah yang lebih terbuka, melibatkan lebih banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat dan warga desa, dalam menentukan prioritas pengeluaran dana desa.

Selain masalah pengelolaan dana desa, Bilal juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai gaji perangkat desa dan pegawai syarah yang sering terlambat dibayar. “Kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah kabupaten Parigi Moutong. Gaji perangkat desa dan pegawai syarah sudah berbulan-bulan tertunda, dan ini menambah beban bagi kami,” tegas Bilal.

Bilal berharap agar pemerintah kabupaten Parigi Moutong dapat lebih jeli dalam mengawasi dan mengevaluasi pengalokasian dana desa di Desa Ongka. Ia menegaskan, desa yang tidak mau berkembang akan terus tertinggal, sementara desa yang tidak mengelola anggaran dengan transparansi dan kejelasan akan kesulitan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami, pemuda Desa Ongka, sangat berharap ada perubahan. Kami ingin desa kami berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata. Kami butuh perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan dana desa dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kemajuan desa,” tutup Bilal.