Bupati Buol Sampaikan Aspirasi Daerah dalam Rapat Banggar DPR RI di Palu

POTRETCELEBES, Palu — Bupati Kabupaten Buol, Risharyudi Triwibowo, menghadiri rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).

Baca Juga: Bupati Risharyudi Beberkan Strategi Buol Jadi Pusat Bisnis dan Wisata

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung selama satu hari. Agenda utama kegiatan ini adalah menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait potensi penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rombongan Banggar DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said, yang juga merupakan legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Turut hadir sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi, antara lain Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, Taufan Pawe, Ruth Naomi Rumkabu, dan Drs. Hamka B. Kady.

Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI berdialog dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait. Pembahasan berfokus pada tantangan fiskal daerah, kebutuhan efisiensi pengelolaan anggaran, dan mekanisme alokasi dana pusat ke daerah.

Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah aspirasi dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

Baca Juga: Siap Diresmikan, Menag dan Gubernur Tinjau Masjid Raya Baitul Khairaat Palu yang Mampu Tampung 15.000 Jamaah

“Alhamdulillah, dalam rapat bersama Banggar DPR RI kami menyampaikan keluhan-keluhan daerah se-Sulawesi Tengah yang kami yakini juga dirasakan daerah lain di Indonesia. Misalnya, terkait pengangkatan PPPK, di mana fiskal daerah sangat sempit. Kami berharap agar penggajiannya dapat langsung dianggarkan oleh APBN pusat, sehingga ada kepastian hukum bagi pembayaran gaji dan tunjangan, termasuk bagi tenaga paruh waktu,” ujar Bupati ke potretcelebes.com usai rapat bersama.

Ia juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada lambatnya realisasi berbagai program pembangunan.

“Kita ini ingin membangun, tapi daerah seringkali kesulitan mendapatkan kemudahan regulasi. Sebagai contoh, usulan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang kami ajukan ke Jakarta sudah hampir enam bulan belum juga turun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Risharyudi menegaskan komitmennya untuk mendukung arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita semua sepakat tetap tegak lurus dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapan kita, pemerintah pusat dapat memberikan kemudahan bagi daerah, sebagaimana pernah disampaikan Presiden saat pertemuan retreat di Magelang waktu itu,” pungkasnya.