Ketua PKC PMII Sulteng Ingatkan Alarm Ekologis: Kemarin Sumatra, Besok Bisa Jadi Kita

POTRETCELEBES, Palu – Deretan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kembali menjadi pengingat betapa rentannya negeri ini terhadap kerusakan ekologis. Ketua PKC PMII Sulawesi Tengah, Moh. Fhadel, menyoroti rangkaian kejadian tersebut sebagai alarm keras yang tidak boleh diabaikan, terutama bagi Sulawesi Tengah yang saat ini berada di tengah ekspansi pertambangan.

Dalam pernyataannya, Fhadel menyebut Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang telah melewati masa-masa ujian berat. Ia mengingatkan kembali peristiwa 28 September 2018, ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang berpusat sekitar 27 kilometer timur laut Donggala memicu tsunami dan likuefaksi.

“Ratusan ribu masyarakat menjadi korban, meninggal dan hilang tanpa jejak. Itu masa paling pilu yang pernah kita hadapi,” ujar Fhadel dalam rilis resminya, Minggu (7/12/2025).

Belum pulih sepenuhnya, dua tahun kemudian masyarakat kembali dihadapkan pada hantaman pandemi Covid-19 yang memperlambat pemulihan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Banjir Sumatra dan Cermin Ancaman Ekologis

Beberapa hari terakhir, tepatnya pada 26 November 2025, bencana kembali mencuat. Banjir dan tanah longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Ribuan warga terdampak, sementara kerusakan infrastruktur terjadi di banyak titik.

“Fenomena ini seharusnya mengingatkan kita pada masa-masa sulit yang pernah dialami Sulawesi Tengah, walaupun bentuk bencananya berbeda,” kata Fhadel.

Menurutnya, bencana banjir di Sumatra tidak terjadi tanpa sebab. Ia menilai ada dua faktor utama: anomali siklon tropis* dan kerusakan ekologis akibat pembabatan hutan.

Ia mempertanyakan klaim bahwa curah hujan ekstrem menjadi satu-satunya penyebab bencana.

“Apakah hujan baru terjadi kemarin? Hujan ekstrem sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tapi tidak menyebabkan banjir bandang separah ini,” ujarnya.

Fhadel kemudian mengutip Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai pengingat bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat ulah manusia. Baginya, pihak yang paling bertanggung jawab adalah para pemodal yang membuka lahan sawit, perusahaan-perusahaan tambang, serta pemerintah yang dinilai longgar dalam pemberian izin dan penindakan terhadap pertambangan ilegal.

Fhadel menyoroti kondisi terkini di Sulawesi Tengah yang disebutnya “dikepung” oleh izin pertambangan nikel, emas, dan batuan. Ia menegaskan banyak tambang ilegal masih bebas beroperasi.

“Kita tidak perlu jauh-jauh. Lihat Morowali dan Morowali Utara. Hutan dibabat, tanah digali, ekosistem rusak,” tegasnya.

Bahkan di Kota Palu, menurut Fhadel, kerusakan ekologis dapat dilihat jelas dari pusat kota. Sisi timur Palu menunjukkan bukit yang terus dirusak alat berat yang beroperasi setiap hari. Sementara di sisi barat, wilayah Watusampu dan sekitarnya dipenuhi aktivitas tambang batuan yang merusak gunung serta menimbulkan debu tebal di jalur Palu–Donggala.

“Di satu sisi kita melihat pembangunan Vatulemo, masjid, dan infrastruktur megah. Tapi di balik itu, tanah terus dikeruk. Jangan sampai kemegahan ini hanya menipu pandangan kita,” katanya.

Fhadel menegaskan bahwa kerusakan alam sudah berada “di depan mata”, tetapi masyarakat justru memilih diam. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan akan menghadirkan bencana di kemudian hari.

“Mungkin hari ini kota terlihat indah, tetapi besok bisa menjadi reruntuhan karena banjir yang dipicu pertambangan yang terus dibiarkan,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan keras, “Kemarin Sumatra, dan besok bisa jadi kita. Menderita sekarang untuk bergerak, atau menderita nanti akibat gunung yang hilang dan tanah yang terus dikeruk. Tentukan langkahmu.”