Komisi I DPRD Morowali Bahas SDM dan Kesejahteraan Guru dalam RDP Lintas Sektor

POTRETCELEBES, Morowali — Komisi I DPRD Kabupaten Morowali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak masyarakat di sektor pendidikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektoral yang digelar, dengan membahas dua isu utama yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penyelesaian polemik kesejahteraan guru honorer.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Morowali, Yopi Sabara, S.T., itu menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Kesra, Kementerian Agama, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Morowali.

Dalam forum tersebut, Yopi Sabara mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Morowali hingga ke tingkat internasional. Ia mengusulkan agar Pemkab segera menjajaki kerja sama beasiswa dengan sejumlah perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah.

“Anak-anak dan santri di Morowali harus memiliki akses pendidikan yang luas, tidak terbatas pada satu negara saja. Kita perlu membuka peluang ke Mesir, Maroko, Arab Saudi, hingga Sudan sebagai bagian dari strategi mencetak generasi yang mampu bersaing secara global,” ujarnya.

Selain fokus pada pengembangan SDM, Komisi I juga menyoroti persoalan yang tengah dihadapi tenaga pendidik, khususnya terkait keterlambatan pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) guru honorer yang sempat tertunda hingga empat bulan.

Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta kejelasan dari pihak terkait. Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan dan instansi terkait, pembayaran gaji dan THR guru honorer akan segera direalisasikan melalui skema dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Regulasi dan anggarannya sudah disiapkan. Artinya, hak-hak guru honorer akan segera dibayarkan. Ini bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka dalam mendidik anak-anak kita,” kata Yopi.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang dinilai responsif dalam mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Komisi I DPRD Morowali, lanjut Yopi, akan terus mengawal peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Morowali yang hebat dimulai dari pendidikan yang kuat,” pungkasnya.