Kelompok BASUDARA Ungkap Fakta Harga Ayam di Poso, Selisihnya Tajam

POTRETCELEBES, Poso – Dinamika harga daging ayam di Pasar Sentral Poso menunjukkan disparitas yang cukup tajam, seiring dengan tantangan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pedagang pasar tradisional.

Baca Juga: Dana BOS Mengalir Deras, IPMA Poso-Makassar Tuntut Transparansi

Temuan ini diungkap dalam laporan observasi analisis sosial yang dirilis oleh Kelompok 3 BASUDARA, yang menyoroti kondisi riil harga ayam di lapangan yang belum sepenuhnya selaras dengan regulasi pemerintah.

Ketua kelompok, Sumiati, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, harga ayam di pasar sangat bervariasi tergantung ukuran dan asal pasokan. Untuk kategori ayam jumbo dengan berat sekitar 3 kilogram, harga tercatat mencapai Rp80.000 hingga Rp85.000 per ekor.

“Di sisi lain, harga di tingkat produsen bisa serendah Rp20.000, bahkan pasokan dari luar daerah seperti Mangkutana tercatat sekitar Rp15.000. Ini menunjukkan adanya kesenjangan harga yang cukup besar antara hulu dan hilir,” ujarnya.

Perbedaan harga tersebut mengindikasikan adanya tekanan signifikan pada rantai distribusi, khususnya di tingkat pedagang akhir. Biaya logistik dan proses distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi kenaikan harga di pasar.

Selain itu, laporan juga menyoroti rendahnya literasi pedagang terhadap ketentuan HET. Sebagian besar pedagang mengaku lebih mengandalkan perhitungan modal, harga pasar harian, serta kesepakatan tidak tertulis antar pedagang dalam menentukan harga jual.

Baca Juga: Pertamina: Harga BBM Tetap, Stok Aman di Sulteng

Para pedagang menilai penerapan HET secara kaku sulit dilakukan, mengingat tingginya biaya transportasi serta risiko penyusutan berat ayam selama proses pengiriman dari daerah pemasok seperti Tolai dan Mangkutana.

Kelompok 3 BASUDARA menilai stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan efisiensi logistik regional. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan penguatan pengawasan di tingkat produsen dan distributor sebagai langkah awal pengendalian harga.

Selain itu, sosialisasi regulasi terkait HET kepada pedagang dinilai penting agar tercipta pemahaman yang lebih baik dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

“Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan angka HET. Perlu kehadiran nyata dalam membenahi rantai pasok dan menekan biaya logistik agar harga bisa lebih stabil, baik bagi konsumen maupun pedagang kecil,” demikian disampaikan perwakilan tim observasi.

Kelompok 3 BASUDARA sendiri merupakan tim peneliti sosial yang beranggotakan Sumiati, Rena, Alga, Ahmad, Ardiansah, Rifaldi, dan Tias, yang fokus pada kajian ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten Poso.