Guru Besar Untad: Sekolah Rakyat Perlu Didukung Semua Pihak

POTRETCELEBES, Palu – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Guru Besar Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Juraid, M.Hum., menilai program tersebut memiliki dampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Baca Juga: Tak Hanya Belajar, Siswa Sekolah Rakyat Palu Juga Dibina Karakter dan Kedisiplinan

Menurut Juraid, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2025 sebagai jawaban atas masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan biaya.

“Ini melihat kenyataan Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak mampu sekolah karena biaya. Maka program ini sangat penting untuk memperluas akses pendidikan kepada rakyat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah melalui Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga sistem pendidikan berasrama atau boarding school yang memungkinkan siswa mendapat pendampingan penuh selama 24 jam.

“Pokoknya mereka masuk belajar itu dijamin. Gurunya sepenuhnya mendidik mereka sampai tamat SMA dan siap kerja,” katanya.

Prof. Juraid yang juga Dewan Pembina PGRI Sulteng menilai sistem asrama menjadi keunggulan utama Sekolah Rakyat karena mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membentuk karakter peserta didik secara lebih intensif.

“Kalau boarding school itu anak-anak dididik terus. Penggunaan handphone juga dibatasi sehingga mereka lebih fokus belajar. Tujuannya memutus rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan kualitas SDM, pemerataan pendidikan, sekaligus membentuk karakter,” jelasnya.

Menurut dia, guru di Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding sekolah umum karena terlibat dalam pembinaan siswa sepanjang hari bersama wali asuh dan wali asrama.

“Sebenarnya guru di sekolah rakyat berbeda dengan guru biasa, karena mereka bekerja lebih dari guru pada umumnya,” katanya.

Selain pendidikan akademik, lanjut Juraid, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup agar lulusan siap masuk dunia kerja setelah tamat SMA.

“Mereka tidak hanya dibina kemampuan kognitifnya, tetapi juga psikomotorik dan afektifnya. Ada keterampilan lain yang dibina selama 24 jam,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui program tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyesuaian kurikulum dan kesiapan tenaga pendidik karena program masih tergolong baru.

“Guru-guru dan tenaga kependidikan juga masih belajar. Kurikulumnya sedang dirancang sambil berjalan,” katanya.

Juraid menilai keterlibatan Dinas Sosial dalam proses rekrutmen siswa menjadi pembeda utama Sekolah Rakyat dibanding pendidikan umum. Sebab, siswa yang diterima merupakan kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin yang telah terdata pemerintah.

“Kalau sekolah biasa ditangani dinas pendidikan, ini dimulai dari dinas sosial karena mereka mengetahui masyarakat miskin yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menyebut penerapan disiplin di Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat demi membentuk mental dan kebiasaan positif siswa.

“Kalau ada pelanggaran langsung ditegur. Sistemnya memang tegas karena mereka diharapkan setelah tamat SMA bisa langsung bekerja,” katanya.

Menurut Juraid, perubahan karakter siswa akan sangat terlihat setelah menjalani pendidikan berasrama dalam waktu panjang, terutama bagi siswa yang masuk sejak jenjang SMP.

“Orang tua nanti akan kaget melihat perubahan anaknya. Mereka jadi lebih disiplin, menghormati orang tua, dan punya semangat belajar yang tinggi. Mereka seperti menjadi manusia baru,” ujarnya.

Ia optimistis lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan siswa sekolah lain, termasuk sekolah swasta, dalam berbagai kompetisi pendidikan maupun dunia kerja.

“Karena pendidikan dengan sistem asrama itu membangun mental dan kemampuan anak-anak,” katanya.

Juraid juga meyakini pemerintah daerah di Sulawesi Tengah akan mendukung penuh keberlanjutan program tersebut mengingat masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang membutuhkan akses pendidikan layak.

“Sulteng ini wilayah luas. Banyak daerah seperti Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Buol yang masyarakatnya sangat membutuhkan program ini,” ujarnya.

Meski menuai kritik terkait penggunaan anggaran besar, Juraid menilai program tersebut tetap relevan karena anggaran negara diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia.

“Efisiensi anggaran itu digunakan untuk program yang lebih nyata, yaitu pendidikan rakyat,” tandasnya.