Polemik Warung Babi Guling di Tondo Berakhir Damai, Pemilik Siap Penuhi Kesepakatan

POTRETCELEBES, Palu – Pemerintah Kelurahan Tondo, Kota Palu, memfasilitasi pertemuan antara pemilik warung makan nonhalal, warga, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur pemuda menyusul polemik pembukaan warung makan yang menjual babi guling di Jalan Roviga, Kelurahan Tondo, Rabu (5/8/2026) sore.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Tondo itu digelar sebagai upaya mencari solusi atas peristiwa yang sebelumnya viral di media sosial setelah sekelompok warga mendatangi lokasi usaha pada Minggu (2/8/2026) pagi.

Sebelumnya, warga memprotes beroperasinya warung makan tersebut karena dinilai belum memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya bersama pemerintah kelurahan dan masyarakat. Video kedatangan warga ke lokasi usaha kemudian beredar luas di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari warganet.

Dalam forum mediasi, Ketua Dewan Adat Kelurahan Tondo, Gafar Singka, mengajak seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan mengedepankan semangat kebersamaan.

“Saya memohon kepada kita semua agar berbesar hati dan menghilangkan persoalan ini dari hati masing-masing. Mari kita berbicara dengan baik agar masalah ini dapat diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan warga Kelurahan Tondo, Ismail, menjelaskan bahwa kedatangan masyarakat ke lokasi usaha pada hari Minggu lalu bukan merupakan aksi demonstrasi sebagaimana yang ramai diberitakan di media sosial.

Menurutnya, warga yang datang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha dan saat itu hendak meminta klarifikasi terkait pembukaan warung makan yang telah diumumkan melalui media sosial.

Ia mengatakan, sebelum mendatangi lokasi, warga terlebih dahulu berkoordinasi dengan Lurah Tondo. Dari penjelasan lurah, sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan pemilik usaha. Namun hingga hari kejadian, persyaratan yang menjadi hasil kesepakatan, termasuk persetujuan warga, disebut belum seluruhnya dipenuhi.

“Inti persoalannya bukan menolak usaha tersebut, tetapi karena kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya belum dipenuhi. Sesuai hasil pertemuan, usaha belum dapat dibuka sebelum seluruh persyaratan dilengkapi,” kata Ismail.

Ia juga menegaskan bahwa Kelurahan Tondo selama ini dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai toleransi antarumat beragama.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Adat Hindu, Ketut, yang juga mewakili pemilik warung menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang muncul di media sosial. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi pertemuan ini,” ujarnya.

Ketut menyatakan pihaknya menerima seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam forum mediasi dan berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

“Apa yang menjadi rekomendasi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kami terima dengan lapang dada. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh rekomendasi tersebut,” katanya.

Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan Tondo tersebut berlangsung secara dialogis dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.