Gubernur Anwar Hafid Wujudkan Forum Pemangku Adat, Perkuat Kearifan Lokal Sulteng

POTRETCELEBES, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Silaturahmi Akbar Pemangku Adat se-Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan pelantikan Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA) Sulawesi Tengah periode 2025–2030, Selasa (14/4/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Best Western (BW) ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar pemangku adat serta memperkuat peran kearifan lokal dalam pembangunan daerah.

Acara tersebut dihadiri para gubernur terdahulu, kepala daerah, raja-raja, ketua adat, serta pemangku adat dari seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam pelantikan tersebut, ditetapkan susunan pengurus FKPA Sulawesi Tengah periode 2025–2030, yakni Drs. H. Husen Habibu sebagai Ketua Harian, Dr. Drs. Mulyadin Malik sebagai Wakil Ketua, Drs. Syuaib Jafar sebagai Sekretaris, dan Isma Parampasi sebagai Bendahara.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini sebagai sejarah baru dalam masa kepemimpinannya. Untuk pertama kalinya seluruh pemimpin terdahulu dan pemangku adat dapat berkumpul dalam satu forum silaturahmi.

“Ini sejarah baru. Dalam kepemimpinan saya selama setahun ini, semua para pendahulu pemimpin negeri ini hadir bersama. Untuk pertama kalinya juga dalam masa kepemimpinan saya dan Ibu Reny, para pemangku adat se-Sulawesi Tengah berkumpul. Ini hal yang luar biasa,” ujar Anwar.

Menurutnya, pembentukan FKPA merupakan cita-cita besar yang telah dirancang sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Cita-cita tersebut kemudian diwujudkan dan diformalkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Anwar menegaskan bahwa eksistensi dan kemajuan suatu daerah sangat ditopang oleh nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal. Kedua nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi global.

“Nilai spiritual dan kearifan lokal harus kita internalisasi dalam sistem pemerintahan agar menjadi kuat dan mampu menjaga eksistensi daerah. Dari situlah lahir konsep ‘Berani Berkah’, yaitu bagaimana nilai-nilai tersebut diformalkan dalam kebijakan pemerintahan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa forum komunikasi ini bukanlah lembaga yang mengatur adat istiadat, melainkan sebagai wadah untuk berdiskusi dan memperkuat sinergi antar pemangku adat di tengah keberagaman budaya.

“Forum ini hanya menjadi ruang untuk kita berdialog dan berdiskusi. Urusan adat tetap menjadi ranah para pemangku adat. Yang terpenting, kita semua tetap satu dalam semangat nosarara nosabatutu,” pungkasnya.