Mahasiswa Geram, Usulan Pansus DPRD Hentikan Berani Cerdas dan Sehat Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat

POTRETCELEBES, Palu – Mahasiswa Universitas Tadulako mengecam keras pernyataan Anggota Pansus DPRD Sulawesi Tengah, Marselinus, yang mengusulkan penghentian sementara program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Beasiswa Berani Cerdas dan layanan kesehatan Berani Sehat.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Gilang Syamsudin, dengan tegas menolak pernyataan Marselinus yang disampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (20/4/2026). Ia menilai usulan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.

“Pernyataan itu sangat kami sesalkan. Program Berani Cerdas dan Berani Sehat justru menjadi harapan bagi masyarakat kecil. Menghentikannya sama saja memutus akses pendidikan dan kesehatan bagi rakyat,” tegas Gilang, Selasa (21/4/2026).

Gilang juga melontarkan kritik keras terhadap sikap sebagian anggota DPRD yang dinilai terlalu mudah berbicara tanpa memahami kondisi riil masyarakat.

“Kami melihat ada kesan anggota DPRD ini seenaknya saja bicara. Mereka hidup berkecukupan, tidak merasakan langsung susahnya rakyat kecil, tapi dengan mudah mengusulkan penghentian program yang jelas-jelas membantu. Ini sangat tidak sensitif, bahkan terkesan tidak tahu malu,” ujarnya dengan nada geram.

Ia menekankan bahwa tujuan utama program Berani Cerdas adalah memberikan akses pendidikan yang luas, mulai dari tingkat SMA, SMK, SLB hingga perguruan tinggi, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bahkan memiliki target besar “Satu Rumah Satu Sarjana” sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, program Berani Sehat dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), yakni memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas tanpa terkendala biaya.

“Program ini sangat membantu kami. Banyak mahasiswa dan keluarga mereka yang terbantu, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Ini bukan program yang harus dihentikan, tapi justru diperkuat,” lanjut Gilang, yang merupakan anak nelayan Asal Kabupaten Toli-toli.

Gilang juga menyoroti pernyataan Marselinus yang menyebut program tersebut berpotensi menjadi “bom waktu”. Ia menilai kekhawatiran tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan program yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebaliknya, ia mempertanyakan keberadaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulawesi Tengah yang nilainya mencapai kurang lebih Rp300 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut justru lebih layak untuk dievaluasi dibandingkan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Kalau bicara soal beban anggaran, kenapa bukan dana pokir yang disorot? Nilainya besar, tapi tidak selalu dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sementara program Berani ini jelas manfaatnya. Jangan sampai kebijakan diambil tanpa empati,” tegasnya.

Sebelumnya, Marselinus dalam rapat Pansus LKPJ merekomendasikan agar program Berani Cerdas dan Berani Sehat dihentikan sementara atau dijalankan dengan skema terbatas (running) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa program tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Namun bagi gilang dan mahasiswa Untad lainnya, solusi atas kekhawatiran tersebut adalah perbaikan sistem dan penguatan pengawasan, bukan penghentian program.

“Evaluasi itu penting, tapi jangan dijadikan alasan untuk menghentikan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah keberlanjutan, bukan ketidakpastian,” tutupnya.