Pemkot Palu dan KND Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif

POTRETCELEBES, Palu – Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Daerah Responsif dan Ramah Disabilitas yang digelar Pemerintah Kota Palu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Rabu (7/10/2026).

FGD ini menghadirkan Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia, Dr. Dante Rigmalia, M.Pd, dan diikuti staf ahli, para asisten Sekretariat Daerah Kota Palu, Pimpinan OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Wali Kota Palu diwakili Kepala Bappeda Kota Palu, Dr. Ahmad Rijal Arma, SE.,MM menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang inklusif.

“Atas nama Pemerintah Kota Palu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia beserta jajaran di Kota Palu. Bagi kami, pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat penting untuk mendengar, belajar, mengevaluasi, dan memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan pembangunan Kota Palu yang semakin inklusif,” ujar Kaban.

Kaban mengatakan, pembangunan daerah pada hakikatnya harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Karena itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai bagian dari program sosial, tetapi harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Kaban, kemajuan sebuah kota tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi.

Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memastikan setiap warga memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, fasilitas umum, serta ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita tidak ingin pembangunan hanya menghasilkan kota yang semakin baik secara fisik, tetapi masih menyisakan kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas, pelayanan, pendidikan, pekerjaan, maupun ruang-ruang partisipasi,” tegas Kaban.

Kaban menyadari bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif, masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu menyambut baik kehadiran KND sebagai mitra strategis untuk memberikan perspektif, masukan, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua KND Dr. Dante Rigmalia, M.Pd, menjelaskan bahwa Komisi Nasional Disabilitas memiliki tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Dante juga memberikan apresiasi terhadap perhatian yang telah ditunjukkan Pemerintah Kota Palu terhadap isu disabilitas.

“Terima kasih Kota Palu atas perhatian bagi penyandang disabilitas. Banyak hal yang kami lihat sebagai praktik baik dari Pemerintah Kota Palu. Ini mencerminkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia menilai, keterbukaan Pemerintah Kota Palu dalam menerima masukan dan rekomendasi merupakan bagian penting dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

“Dengan rendah hati Pak Wali Kota tadi mengatakan ingin mendapat pengalaman, rekomendasi, dan masukan, padahal sesungguhnya beliau sudah melakukan banyak hal. Tepuk tangan untuk Kota Palu,” ungkap Dante.

FGD tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penguatan kebijakan, program, dan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Palu pun berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi bersama KND, perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Kota Palu yang semakin inklusif, setara, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Rilis. Imron
Foto. Jufri
Protokol. Fahri. Buyung. Mariani. Ririn. Icha. Wiwin. Dewi M. dan Kabag Miranti Wulandari – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu.

Bid. PIKP – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu.