PKC PMII Sulteng Dorong Keadilan Fiskal Jadi Agenda Strategis Gerakan Nasional PMII

POTRETCELEBES, Palu — Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tengah, Moh Fhadel, mendorong agar isu keadilan fiskal menjadi salah satu agenda strategis gerakan PMII secara nasional. Hal tersebut disampaikan dalam momentum Pembukaan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PMII Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dalam menyambut agenda Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PB PMII di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Moh Fhadel, PMII tidak boleh terjebak dalam rutinitas organisatoris dan seremoni kelembagaan semata. Organisasi harus mampu membaca perubahan zaman, memahami persoalan struktural masyarakat, serta menghadirkan gagasan dan keberpihakan yang konkret terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

“PMII harus mampu menjawab tantangan zaman. Kita sedang menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang semakin kompleks. Karena itu, arah gerakan PMII ke depan tidak cukup hanya berbicara tentang konsolidasi internal dan regenerasi kepemimpinan, tetapi juga harus mampu menawarkan gagasan, membangun kekuatan intelektual, serta mengambil posisi terhadap persoalan-persoalan strategis bangsa,” tegas Moh Fhadel.

Ia menilai, keadilan fiskal merupakan salah satu persoalan mendasar yang harus mendapatkan perhatian serius dari PMII. Sebab, ketimpangan distribusi sumber daya dan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Bagi Sulawesi Tengah, persoalan ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam mineral dan aktivitas hilirisasi industri pertambangan yang besar, Sulawesi Tengah semestinya mendapatkan distribusi manfaat pembangunan yang berkeadilan.

Jangan sampai daerah yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam justru tidak memperoleh manfaat fiskal yang sebanding dengan kontribusinya.

“Pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh dibangun di atas ketimpangan antardaerah. Daerah penghasil sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi tempat berlangsungnya eksploitasi, sementara manfaat ekonomi, fiskal, dan kesejahteraan masyarakatnya tidak terdistribusi secara proporsional. Di sinilah pentingnya PMII mengangkat isu keadilan fiskal sebagai agenda perjuangan nasional,” ungkapnya.

Lebih jauh, Moh Fhadel menegaskan bahwa momentum Muspimnas PB PMII di Bandung harus menjadi ruang untuk menguji kembali orientasi dan keberpihakan gerakan organisasi. Muspimnas tidak boleh hanya menjadi forum pembahasan administrasi organisasi, pergantian program kerja, ataupun konsolidasi elite struktural, melainkan harus menghasilkan arah perjuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan masa depan bangsa.

Menurutnya, tantangan PB PMII ke depan adalah bagaimana membangun organisasi yang tidak hanya besar secara kuantitas kader dan struktur kelembagaan, tetapi juga kuat secara kualitas intelektual, keberanian politik, kapasitas advokasi, serta kemampuan memengaruhi arah kebijakan publik.

“PB PMII harus berani keluar dari zona nyaman gerakan. Jangan sampai organisasi besar secara struktur, tetapi kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan. Jangan sampai kader semakin banyak, tetapi gagasan semakin sedikit. PMII harus kembali menempatkan tradisi intelektual, keberpihakan sosial, dan keberanian melakukan koreksi terhadap kebijakan negara sebagai identitas gerakannya,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa PMII perlu memperkuat transformasi gerakan dari sekadar respons terhadap isu menuju gerakan yang mampu memproduksi pengetahuan dan menawarkan solusi kebijakan. Kader PMII harus dibekali kemampuan membaca persoalan melalui perspektif hukum, ekonomi politik, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, PMII tidak hanya hadir ketika persoalan muncul melalui demonstrasi dan pernyataan sikap, tetapi juga mampu menyusun kajian akademik, rekomendasi kebijakan, membangun koalisi masyarakat sipil, serta mengawal implementasi kebijakan publik.

Moh Fhadel berharap, Muspimnas PB PMII di Bandung dapat menjadi momentum untuk merumuskan kembali paradigma dan orientasi gerakan PMII agar lebih responsif terhadap persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan distribusi sumber daya, kemunduran demokrasi, persoalan lingkungan, serta berbagai problem penegakan hukum di Indonesia.

“PMII harus menjadi kekuatan moral sekaligus kekuatan intelektual bangsa. Kita tidak boleh kehilangan relevansi di tengah perubahan zaman. Kaderisasi harus melahirkan manusia yang berpikir kritis, gerakan harus memiliki keberpihakan yang jelas, dan kepemimpinan organisasi harus mampu menerjemahkan nilai-nilai perjuangan menjadi agenda perubahan yang nyata,” tutupnya.

Bagi PKC PMII Sulawesi Tengah, keadilan fiskal bukan sekadar isu kedaerahan, melainkan bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Karena itu, Muspimnas PB PMII harus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan keberanian politik untuk memastikan PMII tetap menjadi bagian dari kekuatan perubahan bangsa, bukan sekadar penonton di tengah dinamika sejarah.