DPRD Sulteng Soroti Proyek KPN Talaga, Sonny Tandra: Jangan Sampai Mangkrak!

POTRETCELEBES, Palu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem, Sonny Tandra, mengungkapkan sejumlah kesimpulan penting dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Yayasan Ekonesia Sulteng terkait keberadaan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Talaga di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

Baca Juga: Ekonesia Desak DPRD Sulteng Moratorium KPN Talaga Akibat Sejumlah Kejanggalan

RDP yang digelar di ruang sidang DPRD Sulteng pada Rabu (16/4/2025) itu dipimpin langsung oleh Sonny Tandra dan dihadiri oleh anggota Komisi II serta perwakilan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Sonny menyampaikan bahwa kesimpulan sementara akan dimasukkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah. Pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan proyek KPN Talaga.

“Setelah ini saya akan melapor ke pimpinan. Tapi saran dari teman-teman, termasuk saya sendiri, kita perlu tindak lanjuti dengan RDP yang lebih luas melibatkan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya kepada awak media usai RDP.

Sonny menyoroti ketidakjelasan arah pengelolaan KPN Talaga. Dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya, ia sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Wakil Gubernur Sulteng. Namun, menurutnya, jawaban yang diterima masih belum pasti.

“Wakil Gubernur menyebut kemungkinan proyek akan diserahkan ke pemerintah kabupaten,” katanya.

Menurutnya, bila benar proyek yang telah menyerap dana besar dari APBD provinsi, APBN, dan anggaran kabupaten itu diserahkan ke pemerintah kabupaten, maka perlu dipastikan apakah pemerintah kabupaten mampu melanjutkannya.

“Jangan sampai dana yang sudah dikeluarkan itu mangkrak. Kalau perlu, kita akan bawa persoalan ini ke pemerintah pusat untuk minta dukungan penyelesaian,” tegas Sonny.

Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penganggaran proyek KPN Talaga. Menurutnya, tidak ada rincian anggaran proyek tersebut yang secara eksplisit tercantum dalam buku anggaran DPRD.

“Kami secara institusi tidak pernah dijelaskan. Kalau memang anggarannya diselipkan dalam pos anggaran OPD tertentu tanpa penjelasan ke DPRD, tentu itu menjadi persoalan serius,” tandasnya.

Sonny menegaskan DPRD akan terus mengawal proyek ini agar tidak menjadi proyek mangkrak yang merugikan daerah dan masyarakat.