Krisis Gaji PPPK di Kabupaten Donggala: Bukan Soal Uang, Tapi Soal Kemauan Pemda Mengatasi

Oleh : Dimas Monoarfa (Anak Muda Toaya )

Isu kekurangan anggaran untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Donggala terus mencuat ke publik. Namun pertanyaannya, benarkah ini semata-mata soal keterbatasan anggaran? Atau justru cerminan dari lemahnya kemauan politik dan buruknya manajemen pemerintahan daerah. Faktanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala saat ini terkesan hanya melempar tanggung jawab ke pemerintahan sebelumnya. Dalih bahwa pengangkatan ribuan PPPK terjadi sebelum masa kepemimpinan Bupati Vera Elena Laruni – Taufik M. Burhan , bukan alasan untuk cuci tangan.

Pemerintah saat ini memegang penuh kendali atas anggaran dan kebijakan. Jika memang pengangkatan PPPK dianggap keliru, mengapa tidak dilakukan evaluasi menyeluruh sejak awal menjabat ? Mengapa baru sekarang dibentuk tim investigasi ketika masalah  sudah membesar ? Padahal anggaran ada, tapi kemauan yang tidak ada. Jika PAD Donggala disebut sebesar Rp120 miliar. Gaji PPPK per tahun diklaim mencapai Rp116 miliar. Artinya, secara kasat mata memang berat. Tapi mari jujur: berapa besar belanja lain yang tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat? Berapa banyak dana yang terserap habis untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, pengadaan barang tak penting, hingga biaya birokrasi yang boros. Masalah ini menunjukkan kegagalan dalam  merumuskan prioritas anggaran.

Pemkab Donggala lebih memilih mempertahankan belanja infrastruktur yang justru kerap menimbulkan pertanyaan transparansi, dibanding menjamin gaji ribuan tenaga pengajar dan kesehatan yang sudah bertahun-tahun  mengabdi. Dalam hal ini, jangan  jadikan PPK sebagai tumbal akibat keegoisan Pemda Donggala. Ini bukan semata soal daerah mengalami defisitt anggaran. Tapi ini soal kegagalan manajemen. Pemerintah pusat memang mengurangi Dana Alokasi Khusus ( DAK ), tapi itu terjadi di hampir semua daerah bukan hanya Donggala. Parahnya, Donggala tidak mampu beradaptasi dengan kondisi distraksi seperti itu.

Donggala saat ini, tidak sedang menghadapi krisis uang, tapi krisis prioritas, krisis tanggung jawab. dan krisis keberanian dalam pengambilan keputusan. Pemda Donggala harus berhenti menjadikan PPPK sebagai kambing hitam atas kegagalan merancang kebijakan dan dan harus menyusun anggaran secara cerdas dan berkeadilan.

Tenaga PPPK adalah sebuah investasi yang nyata, bukan dianggap beban oleh Pemda Donggala. Seharusnya Pemda Donggala menganggap PPPK itu bagian dari investasi yang nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.

Ribuan PPPK di Donggala adalah tulang punggung pelayanan publik. Jika mereka diperlakukan seperti beban, maka yang akan terkena dampaknya adalah rakyat langsung, murid yang tak punya guru, pasien tanpa perawat, dan petani tanpa penyuluh.

Masyarakat Donggala khususnya para PPPK menuntut solusi konkret dari permasalahan ini, bukan saling melempar tanggung jawab, memberi alasan yang sifatnya halus tapi mematikan. Membayar gaji para PPPK Donggala itu adalah kewajiban konstitusi yang tidak boleh di tunda.