Polemik Paskibraka Nasional Asal Makassar Viral, Pemprov Sulsel Siap Fasilitasi Aspirasi

POTRETCELEBES, Makassar – Polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional yang melibatkan peserta asal Kota Makassar berama Cathlyn Yvaeni Lesmana mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemprov menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos ke tingkat nasional sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat dan tidak dapat diintervensi pemerintah daerah.

Penegasan itu disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial terkait dugaan pengguguran Cathlyn dalam tahapan seleksi nasional mewakili Sulawesi Selatan. Cathlyn disebut sebelumnya masuk dalam tiga besar hasil seleksi, namun posisinya digantikan peserta lain.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta bersama Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesbangpol Makassar dalam pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai informasi yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.