PMII Sulteng Desak Menteri Bahlil Tinjau Dampak Kerusakan Tambang di Sulteng

POTRETCELEBES, Palu — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dijadwalkan mengunjungi Sulawesi Tengah pada Sabtu, 23 Agustus 2025, dalam rangka menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. Namun, kedatangan Bahlil juga memantik harapan dari berbagai pihak agar tidak semata fokus pada agenda politik.

Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah, Moh. Fhadel, menyatakan bahwa kunjungan Bahlil seharusnya menjadi momentum untuk melihat secara langsung penderitaan masyarakat akibat dampak buruk aktivitas pertambangan di daerah tersebut.

“Kami berharap agenda Menteri Bahlil ke Sulawesi Tengah bukan sekadar menghadiri acara politik partai, tetapi juga hadir di tengah-tengah penderitaan rakyat. Banyak persoalan tambang yang selama ini diabaikan,” ujar Fhadel dalam keterangan resminya, Kamis (22/8/2025).

Fhadel menyoroti maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal, yang disebutnya telah menyebabkan berbagai bencana, termasuk banjir di sejumlah wilayah. Salah satu contoh terbaru, kata dia, adalah banjir yang terjadi di Desa Malino, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.

“Banjir itu tidak lepas dari dampak aktivitas tambang. Hal seperti ini terus berulang dan rakyat yang selalu jadi korban,” tegasnya.

Mengutip UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, Fhadel mengingatkan bahwa kekayaan alam seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, ia menilai kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Yang kaya makin kaya, rakyat makin sengsara. Para borjuis menikmati hasilnya, sementara masyarakat hanya kebagian dampaknya. Apakah Menteri Bahlil sadar bahwa kontribusi besar alam Sulteng ke negara justru banyak menimbulkan penderitaan di daerah ini?” tambahnya.

PKC PMII Sulteng juga mendesak Menteri ESDM untuk turun langsung ke masyarakat serta mengambil langkah tegas terhadap tambang-tambang ilegal yang masih marak di wilayah Sulawesi Tengah.

“Jangan hanya sibuk bertemu investor, tapi tidak pernah dengar langsung apa yang menjadi keluhan rakyat. Ini saatnya negara benar-benar hadir,” tutup Fhadel.