potretcelebes.com, Palu – Bencana ekologis menjadi ancaman serius bagi masyarakat lingkar tambang galian c di wilayah pesisir Palu-Donggala, musim penghujan yang mengguyur mengakibatkan banjir bandang di beberapa titik terjadi pada Rabu, (7/8/24). Banjir tersebut telah menjadi langganan menyebabkan ruas jalan Palu-Donggala tertutup material berupa batu kerikil dan lumpur, hal ini sangat menganggu pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat yang rentan mengalami kecelakaan.
Kini banjir telah terjadi dua kali dalam kurun waktu dua bulan ini, merugikan masyarakat setempat dan pengguna jalan yang melintas wilayah Pesiisir Palu-Donggala. Ini terjadi disebabkan oleh aktivitas pertambangan galian c yang masif melakukan eksploitasi di bagian hulu tanpa mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (WALHI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai hasil Pertemuan Pemerintah Kota Palu, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan para pengusaha tambang galian c menyepakati beberapa keputusan di antaranya pemeliharaan infrastruktur jalan, pengendalian kerusakan lingkungan, serta peran tanggung jawab sosial dan lingkungan di Ruangan Bantaya, Kantor Wali Kota Palu pada tanggal (1/7/24). Justru diduga hanya mengabaikan dan tidak serius dalam menangani pengendalian daya kerusakan lingkungan berlangsung cukup lama dengan dibuktikan musim penghujan datang mengakibatkan banjir sangat para.
Pangkapanye WALHI Sulteng, Wandi, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/24), mengungkapkan. “Kami mendesak gubernur dan walikota untuk serius menangani aktivitas pertambangan sepanjang pesisr Palu-Donggala. Ini seperti ada pembiaran, padahal keuntungan penjualan material ke IKN sudah mencapai triliunan rupiah, sedangkan Kota Palu sangat membanggakan keberhasilan meraih penghargaan Adipura. disisi lain bagian arah Palu Barat di Kelurahan Buluri dan Watusampu terhadap Galian C melakukan ekstraksi sumber daya alam berdampak kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan parahnya jumlah orang terpapar ispa sangat meningkat.”
Selain itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Moh Tauhid, mengatakan, sebaikannya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala, harus serius melakukan evaluasi seluruh kegiatan pertambangan yang ada di sepanjang wilayah Pesisir Palu-Donggala.
“Wilayah tersebut diduga merupakan wilayah kawasan rawan bencana yang ditetapkan melalui PERDA RTRW Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Sehingga kegiatan pertambangan Pasir dan Batuan, berpotensi mempercepat wilayah pesisir Palu-Donggala terdampak bencana,” ucap Tauhid.
Jatam juga menemukan 72 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah diterbitkan, baik berstatus operasi produksi maupun pencadangan. Hal ini berpotensi mengakibatkan krisis ekologi di wilayah Pesisir Palu-Donggala. “Jatam Sulteng mendesak langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Kota Palu dan Kabupaten Donggala, melakukan audit lingkungan mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan di sepanjang pesisir Palu-Donggala dan melakukan moratorium pemberian izin usaha pertambangan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah,” jelas Tauhid.
