LS ADI Gelar Aksi Bela Petani, Desak DPRD Sulteng Perhatikan Nasib Petani

potretcelebes.com, Palu – Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) menggelar aksi bela petani di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), bertepatan dengan pelantikan anggota dewan yang baru. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes dan seruan kepada para wakil rakyat untuk lebih memperhatikan nasib petani, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang menyulitkan sektor pertanian.

Aksi ini datang sehari setelah peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2024, yang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kondisi pertanian di Indonesia. Dalam peringatan tersebut, berbagai isu yang menyelimuti sektor pertanian kembali mencuat, mulai dari keterlibatan Menteri Pertanian dalam kasus korupsi, polemik dalam Program Food Estate, konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan, kelangkaan pupuk, hingga ketidakpastian harga jual hasil pertanian.

Fahri, selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi, menjelaskan bahwa LS ADI membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga jual hasil pertanian. Kedua, mereka meminta agar masalah kelangkaan pupuk bersubsidi segera diatasi. Tuntutan turunan yang turut disuarakan adalah penurunan biaya pendidikan yang semakin mahal.

“Stabilitas harga hasil pertanian adalah persoalan krusial yang dihadapi para petani. Kebijakan ekspor-impor serta praktik tengkulak yang memainkan harga menjadi penyebab utama ketidakpastian ini. Kami butuh peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan harga,” ujar Fahri dalam orasinya.

Selain itu, Fahri juga menyoroti pentingnya optimalisasi Kawasan Pangan Nusantara yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden pada Oktober 2023 di Sulawesi Tengah. Ia menekankan agar proyek ini tidak hanya menjadi proyek gagal seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Menurutnya, kawasan ini seharusnya menjadi solusi nyata bagi petani lokal dalam menghadapi berbagai masalah yang ada.

“Jangan sampai Kawasan Pangan Nusantara ini hanya menjadi proyek gagal seperti di daerah lain. Ini harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan petani di Sulteng,” tambahnya.

Masalah pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian khusus dalam aksi ini. Petani sering kali kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara harga pupuk non-subsidi jauh lebih tinggi. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan ekonomi petani yang sudah terhimpit.

Namun, hingga akhir aksi, tidak ada satu pun anggota DPRD yang baru dilantik keluar untuk mendengarkan aspirasi para demonstran. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan massa aksi, yang berharap agar para wakil rakyat lebih responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi petani.

Penulis: Fitriani Kamal/Editor: Admin.