Longki Djanggola Ungkap Kendala Pilkada Serentak, Serukan Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pemilu

POTRETCELEBES, Palu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi II, Longki Djanggola, menjadi keynote speaker pada Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Evaluasi Publik Pilkada Serentak 2024’, yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Indonesia (LS-ADI) di Sekretariat LSADI Sulteng, Sabtu malam (28/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Longki Djanggola mengapresiasi inisiatif LSADI yang lebih awal mengadakan diskusi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, dibandingkan dengan rencana evaluasi yang akan dilakukan oleh DPR-RI pada Januari 2025 mendatang.

Longki menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak, meskipun memiliki niat baik untuk efisiensi, kenyataannya menghadapi berbagai tantangan. Ia menyebutkan bahwa tujuan pemerintah untuk mempermudah dan menghemat biaya dalam pelaksanaan pemilu serentak belum sepenuhnya tercapai, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan.

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar dapat memperbaiki sistem Pilkada serentak, yang pertama kali dilaksanakan pada 2024 ini.

“Kami di Komisi II memang membidangi masalah kepemiluan. Namun, evaluasi dan perbaikan sistem pemilu adalah hal yang perlu kita diskusikan bersama, tanpa mencari siapa yang salah atau benar. Semua masalah yang muncul di lapangan perlu diselesaikan bersama, demi menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujar Longki.

Menurutnya, meskipun pemerintah berupaya untuk meminimalisir biaya dan menciptakan proses pemilu yang lebih praktis dan aman, kenyataannya biaya pelaksanaan Pilkada Serentak masih dianggap tinggi. Ia juga mengajak para peserta, khususnya generasi muda yang tergabung dalam LSADI, untuk lebih kritis dalam mencari solusi terhadap masalah yang ada, serta menggali potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk masa depan pemilu Indonesia.

“Jika memang pelaksanaan Pilkada Serentak ini terlalu mahal, kita harus cari tahu di mana biayanya terlalu tinggi. Apakah di penyelenggaraannya, calon kepala daerah, atau biaya saksi-saksi? Ini yang perlu dibahas agar kita bisa menemukan solusinya,” lanjut Longki.

Mantan Gubernur Sulteng dua periode ini, juga menyampaikan bahwa meskipun perbaikan sistem pemilu dan Pilkada perlu dilakukan, tetap ada kebutuhan untuk menjaga kestabilan politik dan tidak membiarkan kepentingan politik yang sesat merusak proses demokrasi.

Ia berharap, hasil diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam laporan reses yang akan ia sampaikan kepada DPR-RI pada Januari mendatang.

“Semoga diskusi ini bermanfaat, dan bisa menghasilkan kesimpulan yang tepat untuk evaluasi pemilu di masa depan,” tutup Longki.