Pemuda dan Mahasiswa Dampelas Tuntut Kejelasan Nasib KPN Talaga

POTRETCELEBES, Donggala – Masyarakat, pemuda, dan mahasiswa Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut kejelasan dan kelanjutan Program Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Talaga yang sejak 2025 dinilai stagnan dan tanpa kepastian.

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti program tersebut.

Kawasan Pangan Nusantara Talaga merupakan proyek strategis nasional yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden RI kala itu, Ma’aruf Amin dan dimulai sejak tahun 2023. Proyek ini melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pembukaan lahan, serta menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.

Namun, berdasarkan pantauan dan hasil audiensi masyarakat dengan berbagai pihak, pelaksanaan program ini kini mandek. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh pemuda Dampelas, Abtar Abd. Fatta, dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala pada 6 Mei lalu.

“Kami mempertanyakan keberlanjutan program ini. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Sekda Donggala di ruangannya,” ujar Abtar dalam rilis resminya, Jumat (9/5/2025).

Menanggapi hal itu, Sekda Donggala menyatakan bahwa pelaksanaan KPN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Pemda Donggala belum memiliki dasar hukum teknis untuk mengalokasikan anggaran atau melanjutkan program ini sendiri. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Pemprov,” ujarnya.

Koordinasi juga dilakukan para pemuda dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng, Nelson Metubun. Dalam pertemuan itu, Nelson menegaskan bahwa KPN tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan provinsi, namun pelaksanaannya menunggu arahan dari Ketua Tim Transisi.

“Kami menunggu ketua tim untuk menggerakkan kembali kelanjutan program ini,” ujar Nelson pada 7 Mei 2025.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Dampelas (HPMD), Septiani Susba Yuska, juga menyuarakan kekecewaannya.

“Kami mahasiswa menagih janji keberlanjutan pembangunan KPN di kampung kami. Jangan jadikan kampung kami sekadar proyek gagal pemerintah. Jika tidak dilanjutkan, kembalikan hutan yang telah ditebang,” tegasnya melalui pesan singkat kepada awak media.

Kritik serupa datang dari Ketua Aliansi Mahasiswa Donggala Utara, Karimul Hamid. Ia menilai adanya kebingungan dan saling lempar tanggung jawab antara Pemda Donggala dan Pemprov Sulteng.

“Pemerintah seperti anak-anak. Pemda menunggu provinsi, provinsi menunggu kabupaten. Kalau semua harus didorong masyarakat, untuk apa ada pemerintah?” cetus Karimul.

Ia juga menyoroti minimnya progres fisik program. Hingga kini, baru sekitar 180 hektar lahan yang dibuka dari total yang direncanakan. Infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan fasilitas distribusi hasil tani juga belum terealisasi optimal.

Dengan kondisi ini, masyarakat Dampelas meminta komitmen nyata dari pemerintah daerah dan pusat agar KPN Dampelas benar-benar menjadi pilot project pangan nasional, bukan sekadar catatan kegagalan proyek pembangunan.

“Kami menanti gebrakan dari Gubernur Sulteng yang baru melalui Program NAMBASO dan dari Bupati Donggala dengan program pangannya. Jangan biarkan kerja keras dan anggaran negara menjadi sia-sia,” tutup Karimul.