Palu Tampil di Forum Asia, Bawa Isu Ketangguhan Bencana dan Ekonomi Inklusif

POTRETCELEBES – Pemerataan pembangunan antara wilayah kota dan desa perlu dilakukan untuk menjamin kualitas hidup bagi seluruh masyarakat serta pembangunan yang inklusi. Namun fenomena yang terjadi bahwa masyarakat di desa urbanisasi untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik, mengakses Pendidikan dan Kesehatan, dan alasan lainnya. Hal yang lebih mengkhawatirkan bahwa urbanisasi tersebut dilakukan oleh generasi muda sehingga desa dihuni oleh kelompok umur senior dan berpotensi menurunkan produktivitas pedesaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, Sasakawa Peace Foundation (SPF), Jepang melaksanakan lokakarya regional bertajuk ”Cross-Asian Dialogue on Rural Development: Asia’s Shared Challenges and Opportunity” yang berlangsung di Universitas Nalanda, Bihar, India pada 7 – 11 Desember yang lalu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencoba memetakan tatangan serta sharing praktek baik atas upaya yang telah dilaksanakan diberbagai negara. SPF berkolaborasi dengan Asian Confluence dan Musubi-Te Foundation sebagai mitra lokal di India serta Universitas Nalanda sebagai tuan rumah mengundang perwakilan dari beberapa negara Asia yakni Jepang, Thailand, Iraq, Filipina, Indonesia, serta tuan rumah India.

Indonesia diwakili tiga sektor yakni akademisi Muchamad Indrawan, Peneliti Universitas Indonesia; Organisasi Non Pemerintah oleh Siti Kholisoh, Managing Director Wahid Foundation; dan perwakilan Pemerintah oleh Ardin, Pemerintah Daerah Kota Palu.

Sebagai Kota, Palu tidak memiliki wilayah pedesaan namun pembangunan kelurahan sebagai wilayah administrasi terkecil juga perlu mendapat perhatian dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Palu menyampaikan tiga isu penting yang relevan dengan Pembangunan wilayah kelurahan dan kota secara menyeluruh yakni ketangguhan bencana, Musrenbang Inklusi, dan program Social Solidarity Economy (SSE).

Sebagai kota yang berada di salah satu jalur sesar teraktif di dunia, sesar Palukoro, dan pada September 2018 terdampak tiga bencana alam besar yakni gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRBI), dengan menempuh langkah struktural dan non struktural, serta membawa isu tersebut sebagai kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu. Bencana dapat terjadi kapan pun dan dimana pun dan jika tidak siap maka semua upaya pembangunan daerah akan hancur seketika, oleh sebab itu konsep rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu dengan pendekatan Build Back Better and Safer.

Selanjutnya tentang Musrenbang yang merupakan bagian dari perlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan dalam upaya peningkatan inklusifitas Pemerintah Kota Palu menjangkau lebih dalam kelompok rentan dengan melaksanakan Musrenbang Inklusi. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam menyerap aspirasi dari perspektif masing-masing kelompok rentan yang terlibat.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Musrenbang Inklusi yang dilakukan bersama fasilitator bahwa perlu penetapan alokasi anggaran khusus untuk mengakomodir usulan kelompok rentan sehingga sejak Tahun 2024 telah disiapkan alokasi tersebut dan pada Tahun 2026 usulan yang terkomodir sebesar Rp 1,6 Miliar. Dalam pemanfaatan alokasi tersebut sepenuhnya didiskusikan oleh kelompok rentan dengan didamping fasilitator untuk mengarahkan sesi diskusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan yang diharapkan.

Disamping itu, fasilitator juga membantu dalam penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan mengawal usulan tersebut. Isu terakhir yang disampaikan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan konsep Social Solidarity Economy (SSE) dengan berkolaborasi dengan SPF sejak Tahun 2023 dan mitra Lokal yakni Yayasan Sikola Mombine.

Dalam kontek pembangunan inklusif maka tidak cukup hanya dengan Pembangunan ekonomi namun sedapat mungkin Pembangunan ekonomi tersebut berdampak sosial dan lingkungan.

Fokus pengembangan SSE di Kota Palu pada koperasi dan UMKM Perempuan dan penyandang disabilitas dengan sejumlah langkah yang telah dan sedang ditempuh diantaranya melakukan riset untuk melakukan pemetaan kondisi yang ada dan rekomendasi program 5 Tahun dan program yang perlu dilaksanakan seperti pembuatan modul audio video marketing digital bagi penyandang tuli, pemagangan penyandang disabilitas di IKM, serta sinkronisasi dengan program lain yang telah berjalan.

Saat ini Tengah disusun Rencana Aksi Daerah yang akan menjadi panduan dalam mengintervensi program hingga Tahun 2030. Penyampaian tersebut disambut baik oleh peserta workshop dan menjadi sesi berbagi praktek baik yang dapat menguatkan Upaya masing-masing dalam Pembangunan daerah termasuk desa, dan semangat Kota Palu untuk #movetogether terkirim kepada negara Asia.

Kota Palu Berbagi Praktik Baik di Forum Asia: Musrenbang Inklusi, Ketangguhan Bencana, dan Ekonomi Solidaritas Sosial

Indonesia turut mengambil peran penting dalam lokakarya regional Cross-Asian Dialogue on Rural Development yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation (SPF) di Bihar, India. Delegasi Indonesia, dihadiri oleh Ardin dari Pemerintah Kota Palu akademisi, serta Bpk. Muchamad Indrawan (Peneliti Universitas Indonesia), dan Organisasi Non-Pemerintah Ibu Siti Kholisoh (Wahid Foundation), berbagi praktik baik dalam mengatasi tantangan pembangunan daerah. Selain Indonesia, juga hadir Organization Leader dari Jepang, Iraq, Filipina, Thailand, serta tuan rumah India.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memetakan tantangan serta sharing praktek baik atas upaya yang telah dilaksanakan diberbagai negara. Fenomena yang melatarbelakangi adalah urbanisasi generasi muda yang berpotensi menurunkan produktivitas pedesaan.

Tiga Pilar Strategis Kota Palu
Meskipun sebagai kota tidak memiliki wilayah pedesaan, Kota Palu menyoroti pentingnya pembangunan kelurahan sebagai wilayah administrasi terkecil dan berbagi tiga isu penting yang relevan dengan pembangunan daerah secara menyeluruh:

Musrenbang Inklusi (Partisipasi Masyarakat): Pemerintah Kota Palu melakukan inisiatif strategis dengan melaksanakan Musrenbang Inklusi untuk menjangkau kelompok rentan. Inisiatif ini memungkinkan penyerap aspirasi dari perspektif masing-masing kelompok. Sejak Tahun 2024, telah disiapkan alokasi anggaran khusus untuk mengakomodir usulan kelompok rentan, di mana pada Tahun 2026 usulan yang terakomodir mencapai Rp 1,6 Miliar. Pemanfaatan alokasi ini didiskusikan sepenuhnya oleh kelompok rentan didampingi fasilitator.

Ketangguhan Bencana (Build Back Better and Safer): Sebagai kota yang berada di jalur sesar Palukoro dan terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 2018 , Palu menekankan bahwa konsep rehabilitasi dan rekonstruksi harus menggunakan pendekatan ‘Build Back Better and Safer’. Pengalaman ini menjadi pembelajaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRBI).

Social Solidarity Economy (SSE) Inklusif: Palu mengembangkan konsep SSE dengan berkolaborasi dengan SPF sejak Tahun 2023 dan mitra lokal Yayasan Sikola Mombine, berfokus pada koperasi dan UMKM Perempuan dan penyandang disabilitas. Pembangunan inklusif tidak hanya cukup dengan pembangunan ekonomi, tetapi harus berdampak sosial dan lingkungan. Program yang telah berjalan mencakup pembuatan modul audio video marketing digital bagi penyandang tuli dan pemagangan penyandang disabilitas di IKM.

Saat ini sedang disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai panduan intervensi program hingga Tahun 2030.
Penyampaian praktik-praktik baik ini disambut hangat, memperkuat upaya pembangunan daerah, dan menyebarkan semangat Kota Palu untuk #movetogether ke negara-negara Asia lainnya.

Inisisatif Kota Palu tentang Social Solidarity Economy (SSE) dan Musrenbang Inklusi: Jawaban Asia Terhadap Pembangunan yang Inklusif Perdebatan tentang pembangunan di Asia semakin mengarah pada kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Model pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi kini dianggap tidak memadai, terutama bagi daerah pedesaan yang terus menghadapi talent drain.

Dalam lokakarya regional yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation (SPF) di India, Pemerintah Kota Palu melalui Ardin, Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palu, memuncul penekanan kuat pada dua mekanisme untuk mencapai pembangunan yang adil dan inklusif: Social Solidarity Economy (SSE) dan Musrenbang Inklusi.

SPF dan Pemerintah Kota Palu menyoroti bahwa dalam konteks pembangunan inklusif, pembangunan ekonomi saja tidak cukup. Pembangunan ekonomi harus didorong agar berdampak sosial dan lingkungan. Konsep SSE di Palu secara spesifik berfokus pada pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dijalankan oleh Perempuan dan penyandang disabilitas.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) hingga Tahun 2030 dan program konkrit seperti pemagangan penyandang disabilitas.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan forum krusial dalam perlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, untuk menjamin inklusivitas sejati, Kota Palu mengambil langkah maju dengan inisiatif Musrenbang Inklusi.

Prioritas Anggaran: Inisiatif ini tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan adanya alokasi anggaran khusus. Sejak 2024, anggaran ini telah disiapkan, dengan usulan yang terakomodir pada Tahun 2026 mencapai Rp 1,6 Miliar.

Pendampingan: Pemanfaatan alokasi ini sepenuhnya didiskusikan oleh kelompok rentan sendiri, didampingi fasilitator yang membantu mengarahkan sesi diskusi dan membantu penginputan usulan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas angka pertumbuhan, tetapi benar-benar terasa dan dirancang oleh mereka yang paling membutuhkan, menjadikannya praktik baik yang dapat menginspirasi upaya pembangunan di seluruh Asia.