Dari Ekonomi Hingga Lingkungan, Setahun Kepemimpinan Rizal-Samuel Tunjukkan Tren Positif

POTRETCELEBES, Sigi – Satu tahun kepemimpinan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menunjukkan sejumlah capaian berbasis data makro pembangunan.

Melalui rilis resmi Humas Pemda Diskominfo Kabupaten Sigi, Rabu (25/2/2026). Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan, efektivitas pemerintahan tidak diukur dari persepsi visual kegiatan semata, melainkan dari indikator terukur dan perubahan nyata di lapangan.

Kinerja pemerintahan, tercermin dari konsistensi perencanaan, ketepatan implementasi program, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor. Hal itu terkonfirmasi melalui data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sigi pada 2025 menjadi 10,47 persen, dari sebelumnya 12,06 persen pada 2024.

Penurunan sebesar 1,59 persen dalam satu tahun tersebut dinilai bukan sekadar capaian administratif, tetapi hasil dari kebijakan fiskal daerah, intervensi sosial yang lebih tepat sasaran, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, tren ini menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

Penurunan Stunting Signifikan

Selain sektor ekonomi, capaian menonjol juga terlihat pada bidang kesehatan. Berdasarkan data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang terintegrasi dan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting di Kabupaten Sigi pada 2025 tercatat 11,55 persen. Angka ini turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 33 persen.

Penurunan lebih dari 20 persen dalam satu tahun tersebut menjadi salah satu capaian signifikan dalam intervensi kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Sejumlah faktor kunci mendukung keberhasilan tersebut, antara lain:

• Tren penurunan signifikan dari 33 persen menjadi 11,55 persen.
• Penggunaan metodologi terukur berbasis data e-PPGBM yang terintegrasi secara nasional.
• Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui TPPS, PKK, camat, pemerintah desa, serta dukungan TNI/Polri.
• Optimalisasi layanan posyandu, khususnya bagi ibu hamil dan anak berisiko stunting.

Capaian tersebut turut mendongkrak posisi Kabupaten Sigi dari peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-9 dalam penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tambang Ilegal Dihentikan

Di sektor lingkungan hidup dan penegakan hukum, langkah tegas juga ditunjukkan pemerintah daerah. Berdasarkan data Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), sebelumnya terdapat tujuh titik tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, di antaranya di Kintabaru (0,13 hektare), Ueloe (0,3 hektare), Sibowi (0,5 hektare), dan Kangkuro (2,5 hektare).

Pada masa kepemimpinan Rizal–Samuel, seluruh aktivitas tambang ilegal tersebut telah dihentikan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Sigi.

Fokus pada Indikator Makro

Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan bahwa agenda seremonial dalam tata kelola pemerintahan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari fungsi koordinasi, konsolidasi kebijakan, serta simbol komitmen terhadap program strategis. Di balik setiap agenda publik, terdapat proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi yang berjalan secara sistematis.

Secara makro, sejumlah indikator menunjukkan tren positif:

• Angka kemiskinan menurun.
• Prevalensi stunting turun drastis.
• Aktivitas tambang ilegal dihentikan.

Data tersebut menunjukkan Kabupaten Sigi bergerak ke arah yang lebih baik dalam satu tahun terakhir. Pemerintah daerah menyatakan tetap membuka ruang kritik sebagai bagian dari kontrol sosial, namun menekankan pentingnya membangun narasi berbasis fakta dan data.

Ke depan, Pemkab Sigi berkomitmen melanjutkan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, memperkuat transparansi tata kelola, serta memastikan setiap kebijakan bermuara pada pembangunan berkelanjutan di daerah.