Wali Kota Palu Terima LKPD 2025 dari BPK, Tegaskan Transparansi Keuangan

POTRETCELEBES, Palu – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (30/03/2026).

Momentum ini menegaskan bahwa Wali Kota Palu terima LKPD 2025 sebagai bentuk komitmen transparansi keuangan daerah.

Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Sulawesi Tengah dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, bersama kepala daerah se-Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur menegaskan pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPD sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada masyarakat, sesuai aturan perundang-undangan.

Ia juga meminta pemerintah daerah menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran di tengah tantangan fiskal.

Mengacu arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menekankan agar setiap anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Tekan belanja tidak produktif dan pastikan anggaran memberi manfaat optimal,” tegasnya.

Kepala BPK Sulteng, I Putu Wisudhantara, menyatakan pihaknya segera memeriksa LKPD tersebut untuk menentukan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Pemeriksaan mencakup kesesuaian standar akuntansi, kepatuhan aturan, dan efektivitas pengendalian internal.

Pemda dan BPK juga menandatangani berita acara serah terima LKPD 2025.

Langkah ini menegaskan kembali bahwa Wali Kota Palu terima LKPD 2025 secara konsisten setiap tahun.