Pemkab Touna Serahkan LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

POTRETCELEBES, Palu – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, dalam kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Senin (30/3/2026).

Kehadiran kepala daerah secara langsung dalam agenda tersebut menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib, sesuai regulasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penyerahan LKPD unaudited merupakan tahapan awal sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK untuk menentukan opini atas laporan keuangan daerah.

Momentum ini dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah. Dalam keterangannya, Bupati Ilham Lawidu menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk nyata akuntabilitas kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyusun laporan keuangan secara tertib, akurat, dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan yang diserahkan, lanjutnya, telah melalui proses konsolidasi bersama seluruh perangkat daerah, meskipun masih berstatus unaudited.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Hasil audit dari BPK nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi objektif guna mendorong perbaikan di berbagai aspek.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah diraih selama 13 tahun berturut-turut. Untuk mendukung kelancaran proses audit, Bupati telah menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pemerintah daerah turut menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025, antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Pemerintah Kabupaten Banggai, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Adapun beberapa daerah diwakili oleh wakil bupati, yakni Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Laut. Sementara itu, kepala daerah yang hadir secara langsung antara lain dari Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Morowali Utara.