Tiga Perguruan Tinggi di Palu Jalin MoU dengan DKPP, Kawal Etika Demokrasi

POTRETCELEBES, Palu — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggandeng tiga perguruan tinggi di Kota Palu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga kampus tersebut yakni Universitas Islam Negeri Datokarama, Universitas Tadulako, dan Universitas Muhammadiyah Palu.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Ketua DKPP Heddy Lugito bersama para rektor dan sejumlah dekan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rektorat UIN Datokarama, Kamis (2/4/2026) siang.

Dalam sambutannya, Heddy menyampaikan harapan besar terhadap peran kampus sebagai penjaga etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami punya harapan besar selama kampus ini masih berdiri tegak dan para cendekiawan kampus masih memegang teguh keilmuannya, saya percaya bahwa pengawal etika di republik ini sesungguhnya adalah kampus-kampus. DKPP hanya mengawasi salah satu bagian dari demokrasi, sementara pengawalan etika berbangsa itu ada di kampus-kampus,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian yang lebih rinci agar memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

Sementara itu, Rektor UIN Datokarama, Lukman Thahir, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis dan terobosan penting bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Semoga kolaborasi ini membawa berkah untuk kita semua,” ujarnya.

Menurut Lukman, peningkatan integritas pemilu dan kualitas demokrasi membutuhkan sinergi multipihak, termasuk dengan perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya etika dalam politik.

“Melalui kolaborasi ini, UIN Datokarama akan terus mengawal integritas penyelenggara pemilu. Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya etika dalam politik,” ungkapnya.

Rektor Universitas Tadulako, Amar, juga menekankan pentingnya kemitraan di era modern. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, melainkan berlanjut hingga tahap implementasi.

“Di dunia modern sekarang ini, orang tidak bisa hidup sendiri. Harus ada kemitraan dan kolaborasi. Kami berharap kerja sama ini dapat diturunkan hingga implementasi, termasuk membuka peluang magang bagi mahasiswa di DKPP, KPU, dan Bawaslu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palu, Sudirman, menyatakan komitmen pihaknya dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

“Selama ini Universitas Muhammadiyah Palu selalu mengawal kegiatan penyelenggaraan pemilu, baik oleh dosen maupun mahasiswa, sehingga turut menjaga marwah demokrasi di Indonesia,” katanya.

Penandatanganan MoU ini turut dihadiri sejumlah pimpinan DKPP, antara lain J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, serta Sekretaris DKPP Syarmadani.