Untad dan DKPP Teken MoU, Perkuat Etika Demokrasi di Sulteng

POTRETCELEBES, Palu, — Universitas Tadulako (Untad) bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, bersama Rektor Untad, Prof. Amar, serta Dekan Fakultas Hukum, Dr. Awaluddin. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rektorat UIN Datokarama pada Kamis (2/4/2026) siang.

Dalam sambutannya, Heddy Lugito menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga etika dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi.

“Kami punya harapan besar selama kampus ini masih berdiri tegak dan para cendekiawan kampus masih memegang teguh keilmuannya, saya percaya bahwa pengawal etika di republik ini sesungguhnya adalah kampus-kampus. DKPP hanya mengawasi salah satu bagian dari demokrasi, sementara pengawalan etika berbangsa itu ada di kampus,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian yang lebih rinci agar memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, Rektor Untad, Prof. Amar, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kebutuhan di era modern saat ini.

“Di dunia modern sekarang ini, orang tidak bisa hidup sendiri. Harus ada kemitraan dan kolaborasi,” katanya.

Ia berharap penandatanganan MoU ini tidak berhenti pada tataran kesepahaman semata, tetapi dapat diturunkan ke dalam bentuk kerja sama operasional hingga implementasi nyata di tingkat fakultas dan program studi.

“Ke depan, kita harapkan bisa sampai pada tahap perjanjian kerja sama (MoA) dan implementasinya. Ini penting agar dapat menjangkau hingga tingkat dekan dan program studi, termasuk membuka peluang bagi mahasiswa untuk magang di DKPP, KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya,” tambahnya.

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pimpinan DKPP, di antaranya J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, serta Muhammad Tio Aliansyah dan Sekretaris DKPP Syarmadani.