Bupati Ilham Lawidu Perkuat Komitmen Cegah Korupsi di Sektor Pertanahan

POTRETCELEBES, Palu – Upaya memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan yang bersih dan transparan terus menjadi perhatian pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, dengan menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/7/2026), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi yang diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah itu dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun sistem pelayanan pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam kegiatan tersebut, KPK bersama pemerintah daerah mendorong penerapan berbagai langkah strategis guna menekan potensi korupsi di sektor pertanahan yang selama ini dinilai memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam pelayanan publik.

Sejumlah agenda prioritas menjadi pembahasan, di antaranya integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS), pemanfaatan data geospasial, pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta penguatan pelaksanaan reforma agraria.

KPK menegaskan, keberhasilan pencegahan korupsi di bidang pertanahan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antarlevel pemerintahan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terbuka, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Keikutsertaan Bupati Ilham Lawidu dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui penguatan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah diharapkan memiliki langkah yang selaras dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.