Mahasiswa UIN Datokarama Palu Demo di DPRD Sulteng, MBG dan KDMP Disorot

POTRETCELEBES, Palu – Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Kamis (10/9/2026).

Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai terjadi di tingkat daerah maupun nasional.

Massa aksi juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ridwan, mengatakan gerakan tersebut lahir dari keresahan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi mahasiswa (ormawa) di UIN Datokarama Palu terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah.

“Aksi ini dibangun atas keresahan teman-teman ormawa yang ada di UIN Datokarama Palu. Aksi ini kami gagas untuk menghadapi bulan September, di mana kita ketahui bulan September ini banyak tragedi,” kata Ridwan.

Selain persoalan nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai ketimpangan yang dinilai masih terjadi di Sulawesi Tengah. Mereka menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Salah satu tuntutan yang disampaikan massa adalah evaluasi besar-besaran terhadap program MBG dan KDMP. Bahkan, mahasiswa meminta agar kedua program tersebut dipertimbangkan untuk dihentikan apabila dinilai tidak memberikan dampak yang sesuai bagi masyarakat.

“Kami menuntut agar MBG dan KDMP dievaluasi besar-besaran. Kalau bisa, dihapuskan,” tegas Ridwan.

Menurut mahasiswa, pelaksanaan MBG dan KDMP perlu dikaji secara menyeluruh. Mereka berpandangan bahwa kedua program tersebut tidak semata-mata menjadi program kebijakan pemerintah, tetapi dinilai memiliki kepentingan politik.

“Kami berpandangan bahwa MBG dan KDMP ini bukan lagi program, tetapi adalah proyek politik,” ujarnya.

Ridwan juga menyinggung sejumlah persoalan yang menurut mahasiswa muncul dalam pelaksanaan MBG. Ia menyebut program tersebut telah menimbulkan persoalan di tengah masyarakat dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Sementara terkait KDMP, mahasiswa menilai program tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Mereka juga mengklaim menemukan adanya persoalan dalam aspek regulasi, khususnya kaitannya dengan Undang-Undang Desa.

“KDMP tidak berdampak untuk masyarakat. Bahkan, kajian kami menunjukkan adanya hal yang bertentangan dengan UU Desa,” kata Ridwan.

Selain MBG dan KDMP, mahasiswa turut menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Berdasarkan kajian yang mereka lakukan, mahasiswa menilai persoalan berkurangnya BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan di lapangan, tetapi juga dengan kebijakan anggaran pemerintah.

“Secara kajian, alasan menurunnya dan berkurangnya BBM subsidi, ternyata akar permasalahannya adalah pemangkasan anggaran subsidi BBM,” ujarnya.

Mahasiswa juga mempertanyakan arah kebijakan anggaran nasional yang dinilai semakin tersentralisasi. Menurut mereka, pembangunan daerah akan sulit berkembang apabila kebijakan dan pengelolaan anggaran terlalu terpusat di tingkat nasional.

Dalam aksinya, mahasiswa juga meminta pemerintah memperhatikan kembali sejumlah poin dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kebijakan MBG, KDMP, serta arah pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Ridwan menegaskan, aksi tersebut bukan merupakan gerakan sesaat.

Aliansi mahasiswa UIN Datokarama Palu menyatakan akan terus menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.

“Gerakan kita dari Aliansi Mahasiswa UIN Datokarama Palu tidak akan padam. Kami dari lembaga-lembaga ormawa melihat bagaimana kondisi daerah dan nasional,” tegasnya.