Daerah

Wagub Sulteng: PKK Harus Jadi Penggerak Program Pemerintah hingga ke Masyarakat

×

Wagub Sulteng: PKK Harus Jadi Penggerak Program Pemerintah hingga ke Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido. Foto: Biro Adpim Setdaprov Sulteng

POTRETCELEBES, Palu – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dituntut tidak berhenti pada aktivitas organisasi dan kegiatan seremonial. Lebih dari itu, gerakan yang bertumpu pada kekuatan keluarga tersebut harus mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi kerja nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi bagi jajaran TP-PKK se-Sulawesi Tengah dalam memperkuat kontribusi organisasi terhadap pembangunan daerah.

Reny mengatakan, peringatan HKG PKK tidak semestinya dimaknai sebatas agenda tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat untuk memperbarui komitmen dan semangat pengabdian seluruh kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Menurut dia, sepuluh program tersebut merupakan instrumen strategis untuk membangun keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, kader PKK diharapkan tidak hanya memahami program secara administratif, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kegiatan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Reny.

Ia mencontohkan kontribusi gerakan PKK dalam mendukung peningkatan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Reny mengapresiasi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, yang dinilai konsisten mengingatkan pentingnya pelaksanaan program tersebut dalam berbagai kesempatan.

Menurut Reny, capaian CKG Sulawesi Tengah telah menempatkan provinsi ini pada posisi kedua tingkat regional tengah, yakni kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kabupaten Morowali juga disebut masuk dalam daerah yang menunjukkan capaian positif.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari cakupan pelayanan. Dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan CKG juga perlu menjadi perhatian agar program tersebut berjalan secara berkelanjutan.

Selain pelayanan kesehatan, Reny menyoroti capaian penurunan stunting di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang disampaikan dalam kegiatan itu, angka stunting telah mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.

Ia mengapresiasi peran kader PKK, khususnya kelompok dasawisma, yang selama ini menjadi penggerak pendataan dan pendampingan keluarga di tingkat masyarakat.

Meski demikian, Reny mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan kota tidak mengendurkan perhatian terhadap persoalan gizi anak. Ia meminta pencatatan melalui E-PPGBM dilakukan secara rutin dan diperbarui setiap hari oleh petugas gizi.

Dengan pemantauan yang berkelanjutan, kondisi anak yang mengalami stunting, berat badan kurang (underweight), maupun kekurangan gizi akut (wasting) dapat diketahui lebih dini sehingga penanganannya tidak terlambat.

“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Reny juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap program PKK. Ia menilai, dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar gerakan pemberdayaan keluarga dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Perhatian pemerintah, lanjut dia, juga perlu diarahkan kepada keluarga yang berada dalam kelompok masyarakat paling rentan, terutama rumah tangga pada desil satu dan dua.

Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan adalah program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Reny menyebutkan, pemerintah daerah merencanakan penyerahan bantuan bedah rumah kepada dua ibu dari keluarga kurang mampu pada 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan penurunan angka kemiskinan Sulawesi Tengah dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen. Sejumlah program pemerintah, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, dan bantuan perbaikan rumah, disebut turut mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Reny juga menyinggung program Berani Tangkap Banyak melalui penyerahan 70 unit perahu kepada nelayan. Program tersebut diharapkan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan HKG PKK ke-54 harus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.

Ia menilai, keberadaan PKK selama lebih dari lima dekade telah memberikan kontribusi nyata sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.

Sry Nirwanti berharap seluruh pengurus dan kader mampu menjalankan 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penguatan kelembagaan, terutama di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, juga dinilai penting agar pergantian kepengurusan tidak menghambat keberlanjutan program.

Ia turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan, identitas, dan etika kader dalam berorganisasi. Keteladanan, menurut dia, dapat dimulai dari hal sederhana, termasuk menjaga penampilan yang rapi dan sesuai ketentuan organisasi ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Selain itu, kader PKK diharapkan semakin aktif mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, serta lingkungan sehat di tingkat keluarga.

Pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga perlu diperkuat. Kader didorong lebih peka mengenali persoalan di lingkungan masyarakat, mulai dari rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, hingga persoalan sanitasi.

Berbagai temuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai laporan lapangan, tetapi dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Rapat konsultasi ini turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah, para Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kader PKK, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap gerakan PKK semakin terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan perubahan hingga ke lingkungan keluarga.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *