Agung Trianto: Program MBG Jangan Dijadikan Proyek

POTRETCELEBES, Buol – Dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa SDN 7 Bunobogu kembali menyorot pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Buol. Insiden ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada konsep MBG itu sendiri, melainkan pada proses pelaksanaan, pengawasan, dan orientasi para mitra pelaksana.

Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan strategis negara untuk pemenuhan gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, ketika pelaksanaannya diserahkan kepada yayasan atau perusahaan yang menjadikan program ini sebagai proyek dan sumber keuntungan, maka tujuan mulia MBG berisiko bergeser.

“Tidak ada yang salah dari Program MBG. Yang bermasalah adalah prosesnya. Ketika pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan tidak diawasi secara ketat, keselamatan anak-anak yang dipertaruhkan,” ujar Agung Trianto Anak muda Kabupaten Buol, Rabu 28/01/2025.

Peristiwa di Kabupaten Buol harus dijadikan ruang evaluasi serius bagi seluruh mitra pelaksana, khususnya yayasan atau pihak yang menyediakan dapur MBG. Dugaan keracunan ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas, standar keamanan pangan, serta minimnya pengawasan berjenjang di lapangan.

Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan MBG di daerah harus bertanggung jawab penuh. Tidak adanya pengawasan ketat menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan dan tidak bisa ditoleransi.

“SPPG tidak boleh lepas tangan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, kejadian seperti ini semestinya bisa dicegah. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi persoalan tanggung jawab terhadap keselamatan peserta didik,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Bupati Buol, segera memanggil dan mengevaluasi SPPG serta yayasan atau pihak penyedia dapur MBG. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Program MBG tidak boleh direduksi menjadi sekadar proyek administratif. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Tanpa langkah tegas dan evaluasi menyeluruh, kejadian serupa berpotensi terulang dan justru merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pemenuhan gizi anak,” pungkas Agung.