Deklarasikan Laskar Pasal 33, Safri Gaungkan Dukungan Prabowo Dua Periode

POTRETCELEBES, Morowali – Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mendeklarasikan Laskar Pasal 33 Sulteng untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Deklarasi ini juga menjadi bagian dari dukungan Safri terhadap keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama dua periode.

Safri menggaungkan semangat Prabowonomics, yakni gagasan arah pembangunan ekonomi yang diperjuangkan PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Gagasan ini menekankan pentingnya ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Deklarasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Morowali masa bakti 2026–2031, Jumat (30/10/2026).

Safri mengatakan, Laskar Pasal 33 Sulteng diharapkan menjadi wadah untuk menyuarakan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu, masyarakat, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, perlu memiliki optimisme terhadap masa depan bangsa. Namun, optimisme tersebut harus disertai upaya memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“Deklarasi ini merupakan bagian dari upaya kami memberikan optimisme dan keyakinan kepada masyarakat, khususnya di Morowali dan Morowali Utara, bahwa negara kita berada dalam kondisi yang baik. Insya Allah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita bisa menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan untuk kepentingan rakyat,” kata Safri.

Ia menegaskan, dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo harus diikuti komitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laskar Pasal 33 Kawal Prabowonomics

Safri menjelaskan, Prabowonomics merupakan semangat untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Menurut Safri, amanat kedua pasal tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan.

“Laskar Pasal 33 Sulteng menjadi bagian dari upaya mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi konstitusi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Hilirisasi Nikel Harus Sejahterakan Rakyat

Safri menilai, semangat ekonomi konstitusi sangat relevan bagi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang menjadi pusat industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, besarnya investasi dan aktivitas industri di kedua daerah tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup dilihat dari banyaknya investasi, luasnya kawasan industri, atau meningkatnya produksi nikel. Pembangunan juga harus membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, dan menambah manfaat ekonomi bagi daerah.

“Morowali dan Morowali Utara memiliki kekayaan sumber daya alam dan menjadi pusat industri nikel. Karena itu, semangat Prabowonomics harus kita dorong agar kekayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Safri menambahkan, hilirisasi nikel harus menjadi jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Namun, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri juga harus memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati hasil pembangunan.

Ia mengingatkan agar pertumbuhan industri dan peningkatan investasi tidak membuat masyarakat lokal tertinggal di tengah perkembangan daerahnya sendiri.

Karena itu, ia berharap kebijakan ekonomi nasional dapat menghubungkan pertumbuhan industri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan bertambahnya pendapatan daerah.

PKB Dorong Pembangunan Berpihak kepada Rakyat

Safri menegaskan, semangat Prabowonomics yang digaungkan PKB bukan sekadar dukungan terhadap pemerintah. Lebih dari itu, semangat tersebut harus menjadi dorongan untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan rakyat.

Ia berharap pengurus DPC PKB Morowali yang telah dikukuhkan dapat berperan aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah.

Menurutnya, partai politik harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan warga, dan mendorong agar program pembangunan memberikan manfaat nyata.

“Dukungan politik harus diikuti kerja nyata. PKB harus hadir untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat merasakan manfaatnya. Inilah semangat yang ingin kita kawal melalui Prabowonomics,” tutup Safri.