Anwar Hafid Janji Prioritaskan Program Unggulan dan Benahi Birokrasi

POTRETCELEBES, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan program unggulan di sektor pendidikan dan kesehatan pada tahun 2025.

Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Bentuk Satgas untuk Selesaikan Konflik Agraria di Sulteng

Hal tersebut disampaikan saat ia menemui massa aksi yang tergabung dalam Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) di depan Kantor Gubernur Sulteng, Senin (3/3/2025).

Aksi yang berlangsung pada hari pertama Anwar Hafid menjabat sebagai Gubernur Sulteng periode 2025-2030 itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan berbagai isu penting terkait pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menyatakan bahwa dirinya akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan harapan publik.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintahannya akan berfokus pada tiga aspek utama: efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, serta percepatan program-program prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Saya memahami perjuangan masyarakat dan aktivis seperti LS ADI. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi agenda penting bagi saya. Saat ini, kita harus melakukan efisiensi karena ada pemangkasan anggaran hingga hampir Rp300 miliar. Oleh karena itu, langkah pertama saya adalah membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan kredibel,” ujarnya.

Massa aksi yang tergabung dalam LS ADI menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain terkait transparansi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Mereka juga menyoroti sejumlah permasalahan seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, lambannya penyelesaian konflik lahan, masalah pertambangan ilegal, serta permasalahan pendidikan dan kesehatan yang dianggap belum menjadi prioritas utama.

Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Ia juga menegaskan bahwa penanganan masalah pertambangan ilegal akan menjadi salah satu prioritas pemerintahan, dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan mengawasi langsung aktivitas pertambangan untuk memastikan tidak ada eksploitasi yang merugikan masyarakat.

“Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Saya ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jika ada persoalan yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.**