LMND Audiensi dengan DPD RI, Suarakan Tiga Isu Strategis Nasional

POTRETCELEBES, Jakarta – Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) periode 2025-2027, Muh. Isnain Mukadar, beserta jajaran pengurus Eksekutif Nasional LMND, mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka silaturahmi dan audiensi.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (19/9/2025) ini diadakan di ruang rapat anggota DPD dan dihadiri oleh dua anggota DPD RI dari Komite IV, Andika Mayrizal Amir, dan Jupri Mahmud, yang membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam forum audiensi tersebut, Ketua Umum LMND, yang akrab disapa Wale, memperkenalkan jajaran pengurus baru LMND serta menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan anggota DPD dalam menjalankan tugas legislatifnya.

Wale mengungkapkan bahwa LMND tidak hanya fokus pada sektor pendidikan, namun juga aktif dalam menyuarakan isu-isu politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

“Atas berbagai dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya, LMND meyakini bahwa perjuangan sektoral pendidikan saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, untuk terwujudnya sistem pendidikan yang setara, ilmiah, dan demokratis, LMND harus ikut terlibat dan aktif bergerak dalam isu lainnya, termasuk masalah utama yaitu ekonomi dan politik,” ujar Wale.

Lebih lanjut, Wale menyampaikan pandangan LMND terkait situasi geopolitik global yang saat ini tengah mengarah pada perimbangan kekuatan baru antar kawasan dan blok kerjasama antar negara. Perang dagang dan ketegangan fisik yang terjadi di berbagai belahan dunia, menurutnya, turut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

LMND mengidentifikasi tiga masalah utama yang menjadi akar permasalahan di Indonesia, yaitu imperialisme dalam wujud neoliberalisme, sistem kenegaraan yang dikendalikan oleh oligarki, serta perilaku buruk pejabat, birokrat, dan aparat yang korup.

“Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali mengungkapkan dengan tegas masalah utama itu dalam satu diksi yang kuat dan mudah diingat, yaitu serakah-nomiks. Situasi ini sangat penting untuk kami sikapi. Kami menyadari bahwa membangun kesepahaman bersama dan menyatukan seluruh elemen bangsa untuk visi Indonesia Emas adalah proses panjang. Namun, kami percaya bahwa setia pada proses adalah tindakan revolusioner,” tegas Wale.

Sementara itu, Andika Mayrizal Amir, menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan LMND dan mengungkapkan pentingnya masukan serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami sangat membutuhkan masukan dan aspirasi seperti ini. Sebagai anggota DPD, harapannya kami bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat Indonesia,” kata Andika.

Andika juga sepakat dengan keresahan yang disampaikan oleh LMND terkait arogansi pejabat publik yang kini terjadi. Menurutnya, pejabat publik masa kini sangat berbeda dengan pejabat di masa lalu, dan ia berharap riak-riak yang terjadi bisa menjadi momentum untuk introspeksi diri bagi para pejabat.

Tiga Poin Tuntutan LMND

Pada kesempatan yang sama, LMND juga menyerahkan tuntutan aspirasi kepada pihak DPD RI yang berkaitan dengan wilayah tugas Komite IV, yang membidangi anggaran negara. Tuntutan tersebut memuat tiga poin utama sebagai berikut:

1. Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD)
   LMND menilai bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, TKD mengalami penurunan yang signifikan. LMND berharap DPD RI bersama DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk tidak mengurangi dana TKD, karena hal ini dapat berpotensi menyebabkan daerah mencari alternatif lain, seperti peningkatan pajak, yang berisiko menimbulkan kemarahan publik dan ketegangan sosial, seperti yang terjadi sebelumnya.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Pajak
   LMND mengusulkan agar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) lebih proporsional. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam, yang selama ini menjadi sumber pendapatan negara, harus mendapatkan pembagian hasil yang lebih adil dan sesuai dengan kontribusinya. LMND berharap agar pembagian ini lebih mengutamakan pemerataan dan desentralisasi, agar hasil kekayaan alam benar-benar dirasakan oleh rakyat di daerah.
3. Koperasi dan UMKM
   LMND juga menyoroti pentingnya program Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM yang dapat melindungi rakyat dari ketidakpastian ekonomi. LMND meminta agar program-program ini dikawal dengan serius oleh lembaga pengawasan seperti DPD RI, untuk memastikan rakyat desa dan pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap modal, pengelolaan produksi yang baik, serta pasar yang lebih luas.

Sebagai penutup, Wale mengungkapkan bahwa LMND akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia meyakini bahwa melalui kesatuan dan semangat perjuangan, perubahan besar untuk Indonesia yang lebih baik akan terwujud.