Muhammadiyah Apresiasi Prabowo Tata Ulang Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

POTRETCELEBES, Palu – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata kembali pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Haedar, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Hal itu disampaikan Haedar kepada awak media usai meresmikan toko ritel Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).

“Kami Muhammadiyah mengapresiasi political will Presiden Prabowo yang menata kembali pengelolaan sumber daya alam. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam itu bisa menyejahterakan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34,” kata Haedar.

Ia menilai, kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara optimal agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

Karena itu, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola sumber daya alam.

Selain sektor sumber daya alam, Haedar juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong kemajuan bangsa.

Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki karakter gigih dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat.

“Orang Indonesia ini dikenal gigih, mau prihatin, bahkan menghadapi guncangan ekonomi pun masih bisa bertahan hidup. Ini harus kita kapitalisasi menjadi faktor kemajuan, tentu dengan meningkatkan kapabilitasnya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo dalam membangun dan memimpin Indonesia.

Namun, Haedar menegaskan pembangunan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa.

Ia berharap hubungan kerja sama antara pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, semakin baik sehingga berbagai potensi yang dimiliki bangsa dapat dimaksimalkan.

“Pemerintah tidak bisa sendiri, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen bangsa juga tidak bisa membangun sendiri. Maka, dengan semangat Tanwir, yakni bersama membangun bangsa, kita ingin memaksimalkan kolaborasi tersebut,” tuturnya.