Berita Terkini

PKC PMII Sulteng Kritik Persiapan Muspimnas 2026, Draft Kegiatan Belum Diterima Cabang

×

PKC PMII Sulteng Kritik Persiapan Muspimnas 2026, Draft Kegiatan Belum Diterima Cabang

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi PKC PMII Sulawesi Tengah, Mohammad Bilal. Foto: Dok Istimewa

POTRETCELEBES, Palu – Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah, Mohammad Bilal, mengkritik persiapan pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kritik tersebut disampaikan menyusul belum diterbitkannya dan didistribusikannya draft atau dokumen konseptual kegiatan kepada PKC maupun cabang PMII di seluruh Indonesia.

Mohammad Bilal menilai, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan panitia dalam membangun komunikasi, konsolidasi, serta memastikan keterlibatan seluruh struktur organisasi dalam agenda nasional tersebut.

Menurutnya, Muspimnas bukan sekadar agenda rutin untuk memenuhi kalender organisasi, melainkan forum strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, merumuskan arah gerakan, serta membahas berbagai persoalan yang dihadapi PMII secara nasional.

“Jangan sampai Muspimnas PMII 2026 justru kehilangan substansi dan makna strategisnya. Bagaimana mungkin seluruh struktur organisasi di daerah diharapkan terlibat secara serius dalam forum nasional, sementara hingga saat ini draft atau dokumen konseptual pelaksanaan Muspimnas belum diterbitkan dan belum didistribusikan kepada PKC maupun cabang-cabang PMII se-Indonesia?” tegas Bilal dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Ia mengatakan, keterlambatan distribusi dokumen persiapan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kualitas partisipasi, kesiapan delegasi, serta kesempatan setiap struktur organisasi untuk mengkaji dan memberikan pandangan terhadap agenda yang akan dibahas.

Bilal menilai, forum nasional semestinya dibangun melalui komunikasi dan konsolidasi yang terbuka, bukan dengan menempatkan peserta hanya sebagai pelengkap formalitas kegiatan.

Ia bahkan mengingatkan agar Muspimnas di Bandung tidak sekadar menjadi agenda seremonial untuk menggugurkan kewajiban organisasi.

“Jangan menyalahkan apabila kemudian muncul perspektif di tengah kader dan struktur PMII bahwa Muspimnas di Kota Bandung berpotensi mengesampingkan nilai-nilai substansial organisasi dan hanya menjadi kegiatan untuk menggugurkan kewajiban kelembagaan serta memenuhi agenda seremonial semata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bilal menegaskan bahwa pelaksanaan Muspimnas harus mencerminkan prinsip kolektif-kolegial, partisipatif, dan demokratis.

Menurutnya, keberhasilan Muspimnas tidak cukup diukur dari jumlah peserta, kemeriahan acara, maupun kemegahan seremoni pembukaan. Namun, harus dilihat dari kualitas gagasan, kedalaman pembahasan, keterlibatan seluruh struktur, serta keputusan strategis yang dihasilkan untuk masa depan organisasi.

Atas kondisi tersebut, PKC PMII Sulawesi Tengah mendorong penyelenggara Muspimnas PMII 2026 segera menerbitkan dan mendistribusikan dokumen konseptual kegiatan kepada seluruh PKC dan cabang PMII di Indonesia.

Selain itu, penyelenggara diminta membuka ruang komunikasi dan konsolidasi nasional, memastikan kejelasan agenda serta materi persidangan, dan mengedepankan transparansi, partisipasi, serta keterbukaan dalam seluruh tahapan persiapan.

Bilal berharap Muspimnas PMII 2026 benar-benar menjadi ruang artikulasi gagasan dan konsolidasi gerakan, bukan sekadar pertemuan formal yang meninggalkan persoalan mendasar organisasi tanpa penyelesaian.

“PMII tidak boleh kehilangan tradisi intelektual dan tradisi kritisnya hanya karena terlalu sibuk mempersiapkan agenda seremonial. Muspimnas harus menjadi ruang tempat gagasan dipertemukan, persoalan organisasi dibicarakan secara terbuka, dan masa depan gerakan dirumuskan secara kolektif,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *