Pesisir Desa Padei Laut Menyusut: Bukti Pengelolaan Bermasalah

Oleh: Ikra, Mahasiswa Pendidikan Geografi Untad, Anggota IPPMMK Palu (Dep. Advokasi)

POTRETCELEBES, Opini – Penyusutan garis pantai di Desa Padei Laut seharusnya tidak lagi dipandang sebagai gejala alam biasa yang berjalan perlahan dan tak terelakkan. Fakta yang terlihat dalam kurun waktu sekitar 17 tahun terakhir justru menunjukkan sesuatu yang lebih serius: ada persoalan dalam cara kita mengelola wilayah pesisir.

Perbandingan citra satelit dari tahun 2009 hingga 2026 memperlihatkan perubahan yang cukup mencolok. Pada 2009, garis pantai masih relatif stabil, ditopang oleh vegetasi pesisir yang berfungsi sebagai benteng alami dari terjangan gelombang. Namun, memasuki periode 2014 hingga 2020, tanda-tanda penyusutan mulai terlihat. Aktivitas di kawasan pesisir meningkat, sementara perlindungan alaminya perlahan berkurang.

Kini, pada 2026, kondisinya semakin mengkhawatirkan. Garis pantai di beberapa titik telah mundur, vegetasi semakin menipis, dan kualitas perairan tampak menurun. Fenomena ini bukan hanya perubahan visual, melainkan sinyal bahwa ekosistem pesisir sedang berada dalam tekanan.

Sulit untuk mengabaikan keterlibatan aktivitas manusia dalam proses ini. Salah satu yang paling mencolok adalah pengambilan pasir pantai untuk kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, aktivitas ini menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, jika dilakukan tanpa kendali, ia menggerus perlindungan alami pantai dan mempercepat laju abrasi.

Di sinilah letak persoalan utamanya: benturan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai. Ketika tidak ada batasan yang jelas, tidak ada pengawasan yang konsisten, dan tidak ada kesadaran kolektif yang dibangun, maka kerusakan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Peran pemerintah menjadi krusial dalam situasi ini. Pengelolaan pesisir tidak bisa sekadar bersifat administratif atau reaktif. Diperlukan penataan ruang yang berbasis kajian ilmiah, pengawasan yang tegas terhadap aktivitas eksploitasi, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan.

Lebih dari itu, penyusutan garis pantai bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah ancaman langsung bagi kehidupan masyarakat pesisir. Jika abrasi terus berlangsung, maka bukan hanya daratan yang hilang, tetapi juga ruang hidup, sumber penghidupan, bahkan identitas komunitas yang bergantung pada pesisir tersebut.

Padei Laut hari ini mungkin masih berdiri. Namun, jika kecenderungan ini terus dibiarkan tanpa intervensi serius, maka masa depan wilayah ini berada di ujung ketidakpastian. Kita dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya sederhana: menunggu hingga dampaknya semakin parah, atau mulai mengambil langkah nyata sejak sekarang.

Karena pada akhirnya, pesisir yang hilang bukan hanya tentang tanah yang terkikis, tetapi tentang kegagalan kita menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.