Profil Dr. Awaluddin, Kandidat Kuat Dekan Fakultas Hukum Untad dengan Segudang Pengalaman

POTRETCELEBES, Palu – Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) tengah mempersiapkan pemilihan dekan baru. Senat Fakultas Hukum telah mengumumkan empat nama yang resmi mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan, salah satunya adalah Dr. Awaluddin, SH.,SE., M.H.

Baca Juga: Empat Nama Ini Resmi Daftar Calon Dekan Fakultas Hukum Untad

Dr. Awaluddin, yang lahir di Watampone pada 13 Januari 1974, saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Untad dengan pangkat Lektor Kepala/IV A. Ia memiliki rekam jejak pendidikan dan pengalaman yang mumpuni, menjadikannya salah satu kandidat kuat untuk memimpin Fakultas Hukum.

Profil Pendidikan:

Dr. Awaluddin menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Watampone, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi S1 di Fakultas Hukum Ekonomi UMI Makassar (1997) dan S1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu (2005). Gelar magister dan doktornya diraih di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2010 dan 2014.

Pengalaman Kerja:

1. Bekerja pada Kantor Law Office M. Yahya Rasyid, SH., M.H (1997-2005)
2. Diangkat Menjadi Dosen Luar Biasa (LB) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2005
3. Diangkat menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu sejak tahun 2006 sampai sekarang
4. Sekretariat pusat studi Hukum dan HAM Universitas Tadulako
5. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Tadulako (2016-2017)
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako (2017-2021)
7. Tim seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Periode 2018-2023
8. Tim seleksi anggota Bawaslu Kabupaten periode 2018-2023
9. Sekretariat Bagian HAN Fakultas Hukum Universitas Tadulako periode 2021-2024
10. Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Tadulako periode 2021-2024
11. Anggota Senat Akademik Universitas Tadulako periode 2023-2027
12. Sekretariat Komisi Penelitian, Pengabdian, Dan Inovasi Senak Akademik Universitas Tadulako periode 2023-2027
13. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Dosen tahun 2023-2024 SK. Rektor No. 548
14. Tim Ahli pengurus pusat PPLH SK. Rektor No. 14198
15. Tim penyelesaian aset tanah Universitas Tadulako SK Rektor No. 10635
16. Koordinator Deregulasi Kebijakan tim kerja reformasi birokrasi Universitas Tadulako SK. Rektor No. 824
17. Tim penyusun peraturan dan pedoman pengadaan barang/jasa BLU Universitas Tadulako SK Rektor No. 839

Kontribusi Akademik dan Organisasi:

Dr. Awaluddin juga aktif dalam kegiatan publikasi ilmiah dan organisasi. Ia telah menghasilkan sejumlah karya tulis, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, buku, maupun artikel jurnal, yang membahas berbagai isu hukum, seperti otonomi daerah, perpajakan, kepolisian, dan hukum agraria. Beberapa publikasinya bahkan terindeks dan terakreditasi secara nasional maupun internasional.

Pengalaman organisasinya pun cukup luas, mulai dari organisasi kemahasiswaan (PMII), kepemudaan (KNPI), organisasi keagamaan (NU), hingga organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi bagi masyarakat.

Daftar Publikasi:

1. Analisis Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah (SKRIPSI)
2. Implementasi prinsip transparansi dalam pemungutan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah (TESIS)
3. Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (DISERTASI)
4. Konsepsi Negara Demokrasi yang berdasarkan Hukum, Jurnal Akademika Fisip Untad, Vol 2, No. 1, Tahun 2010
5. Analisis Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah, Buku, penerbit Mars Publisher ISBN: 978-602-9663-0-4
6. Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang baik, jurnal media hukum UMY Yogyakarta. Terakreditasi No. 1130/E5.2/TU/206 Vol: 24 Nomor 1 / Juni 2017/ P-ISSN: 0854.8919/ E-ISSN: 2503-1023
7. Hak menguasai negara atas Tanah di Indonesia, Jurnal Tadulako Law Review (Talref), vol 2, Desember 2017
8. Hukum pajak: Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Penguatan Pajak Daerah. Penerbit Mars Publisher Palu ISBN: 978-602-96632-3-5
9. Pertanggung Jawaban tindak pidana korporasi terhadap penanggulangan bencana, Aktualite. No. ISSN: 1858-148X Vol. IV No. 3 Desember 2009
10. Hukum sebagai suatu sistem (Perbandingan sistem konstitusi di negara inggris dan Turki). Aktualite, Vol. VI, No. 3 Desember- Maret 2011. ISSN: 1858-148X
11. Perbandingan hukum kepolisian negara anglo Saxon dengan Eropa Kontinental, Lentora Justice Fakultas Hukum UNISMUH Palu, Vol.2 No.I. Juni 2015. ISSN: 2356.0109
12. Netralitas sebagai etika aparatur sipil negara (ASN) Dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Kabupaten Donggala, Surya keadilan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, P-ISSN: 2599-2252, E-ISSN: 2622-5166 Vol. 3, No. I, Mei 2009
13. The Existence of National Police Commission in Indonesia Govermental System, Quest Jurnal, Jurnal of Research in Humanities and Social Science. Volume 2 – Issue 6(2014) pp: 21-27. ISSN (Online) : 2321-9467
14. Implementation of Mapasilaga Tedong Licensing in Tanah Toraja District Based on Laws and Regulation. Law and Humanities Quartely Reviews ISSN 2827-9735 Pages 37-43
15. Retributive Justice in Law Enforcement Againts Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesia Criminal Law, International Journal of Criminal Justice Science Vol. 18 Issue 2 2023 (CO.Author)
16. Buku Hitam Putih Eksistensi Kepolisian, nasmedia Sidorejo, Prambanan Klaten
17. Legal Protection and Awareness of Journalist’s Code of Ethics in the City of Palu, Central Sulawesi Province International journal of Research and Innovation in Social Science Vol. V. Issue IX 2021 ISSN 2454-618.

Pengalaman Organisasi:

a. Pengurus Rayon PMII Fakultas Ekonomi Komisariat UMI Makasar Tahun 1994-1995
b. Sekertaris Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI Makasar Tajun 1994-1995
c. Ketua Komisariat PMII UMI Makasar Tahun 1995-1996
d. Pengurus Cabang PMII Ujung Pandang Tahun 1996-1998
e. Sekertaris KNPI Kota Palu Tahun 2002-2005
f. Wakil Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2008
g. Pengurus IKA PMII Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020
h. Pengurus Cabang ISNU Kota Palu Tahun 2016-2020
i. Majelis Pembina PMII Komisariat UNTAD Tahun 2018-2019
j. KADIV Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI) Periode 2020-2024
k. Ketua Mabincab PMII Kota Palu 2022-2023
l. Wakil Ketua Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tengah periiode 2022-2025
m. Wakil Sekretaris Tanfidzivah PW NU Sulawesi Tengah Masa Khidmat 2021-2026
n. Ketua Lakpesdam PW NU Sulawesi Tengah Masa Khitumat 2021-2026
o. Sekretaris Bidang Penelitian Pendidikan dan Kerjasama Lembaga PW IKA UNHAS Periode 2024-2028

Pengalaman Lainya:

Baca Juga: Tiga Kepala Daerah Baru di Sulteng Akan Dilantik Presiden Prabowo pada 6 Februari

• Peserta Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Oleh Departemen Pertahanan RI Tanggal 3-5 Agusutus 2005
• Partisipan Internasional Seminar dan Buku Review “Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan. Mungkinkah?” Tanggal 26 Oktober 2009
• Partisipan Internasional “The Influence Of The Islamic Revolution Of Iran In The Political Transformation Of The World” Tanggal 11 Februari 2010
• Partisipan Seminar Nasional dan Workshop Kebangsaan Oleh PB PMII “Indonesia Bersatu Melawan Kekerasan” Terorisme, Kerukunan Umat Beragama, Kebangkitan Etno Nasionalisme. Tanggal 18 April 2006
• Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Oleh PERADI Tanggal 29 Oktober 2005.
• Peserta Uji Konsep RUU Perubahan Atas Undang-undang Badan Keahlian DPR-RI dengan Pusat Studi Peraturan Perundang- undangan (PSP2U) Fakultas Hukum UNTAD Tanggal 20 Februari 2018
• Peserta Diskusi Kebangsaan Oleh Badan Pengkajian MPR RI “Penataan Kewenangan MPR RI Tanggal 26 Juli 2016
• Penerima Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2023
• Pendidikan Auditor Hukum Asosiasi Auditor Hukum Indonesia dan Jimly Schoolof Law and Government Talsun 2021

Dengan rekam jejak yang solid di bidang akademik, organisasi, dan pengalaman kerja, Dr. Awaluddin menjadi salah satu kandidat kuat dalam pemilihan Dekan Fakultas Hukum Untad periode mendatang.